Pemerintah bakal 'jual' delapan BUMN tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah akan memprivatisasi sejumlah badan usaha milik negara pada 2016. Hal ini sebagai salah satu cara meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
"Pada 2016, kami segera usulkan privatisasi terhadap setidaknya 8 perusahaan. Polanya bisa IPO (penawaran saham perdana kepada publik), 'right issue' (penerbitan kembali saham baru), dan mencari investor strategis," kata Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro, di Jakarta, seperti dilansir Antara, kemarin.
Menurut Aloysius, usulan privatisasi delapan BUMN tersebut saat ini sudah disampaikan kepada Komite Tim Privatisasi yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah itu BUMN mendapat "lampu hijau" dari Komite Tim Privatisasi, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari Komisi VI DPR-RI.
Dia menjelaskan, privatisasi yang akan ditempuh dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama sebanyak empat BUMN melakukan right issue yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diusulkan memperoleh PMN senilai Rp 1,5 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp 1,25 triliun dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk senilai Rp 2 triliun.
Selanjutnya, mendorong IPO sebanyak dua anak usaha BUMN. "Namanya (IPO) belum bisa kita ungkapkan. Tapi yang jelas satu perusahaan bergerak dalam industri agro," ujarnya.
Adapun privatisasi kelompok kedua yaitu dengan menempuh 'exit strategy' yang dilakukan terhadap dua perusahaan seperti PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) dan PT Kerta Leces dengan cara mengundang investor strategis.
Lebih lanjut Aloy menjelaskan, meskipun menyiapkan sejumlah BUMN masuk dalam program privatisasi 2016, namun harus melalui kajian mendalam yang disesuaikan dengan kondisi pasar.
"Kita tidak ingin membanjiri pasar sekaligus, agar hasil privatisasi lebih maksimal. Kita upayakan pada kuartal I 2016 sudah ada BUMN yang diprivatisasi," ujarnya.
Dia menambahkan, dua perusahaan yakni Merpati Nusantara dan Kertas Leces akan didahulukan, kemudian empat BUMN besar dengan PMN, dan terakhir dua BUMN IPO.
"Tinggal mengatur saja. Kalau bisa setiap kuartal ada BUMN yang melakukan right issue," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaBulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.
Baca SelengkapnyaTargetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang.
Baca Selengkapnya