Paket kebijakan X tak mampu atasi monopoli di transportasi darat

Pemerintah telah mengeluarkan paket Kebijakan jilid X di Istana Presiden beberapa waktu lalu. Dalam paket tersebut, pemerintah mengizinkan asing berinvestasi sebesar 49 persen di sektor transportasi darat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah harus menyesuaikan paket kebijakan dengan regulasinya terutama dalam hal monopoli bisnis transportasi darat. Menurut dia, regulasi yang tidak tegas dari pemerintah membuat bisnis pada sektor tersebut sering terjadi monopoli.

"Sebenarnya tinggal aturan mainnya, kalau asing boleh masuk sebenarnya yang harus ditingkatkan di bidang regulasi. Selama ini memang terjadi persaingan tidak sehat dan terjadi monopoli disana, monopoli itu yang menciptakan inefisiensi kenapa tarif angkutan udara kita mahal, pelayanan di transportasi umum tidak memadai, ini semua kan monopoli orang tidak punya alternatif lain," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2).

Lebih lanjut, dia menilai dibukanya investasi asing untuk sektor transportasi darat membuat persaingan sehat dalam berkompetisi sehingga memberikan pelayanan terbaik dan efisiensi. Dia berharap investasi asing untuk transportasi darat mampu mematahkan monopoli bisnis di sektor tersebut.

"Supaya tidak terjadinya perpindahan saja. Artinya monopoli transportasi ada di A, lalu asing masuk itu hanya berpindah ke perusahaan asing ya sama aja bohong," kata Enny.

"Bagaimana regulasi bisa meningkatkan competitiveness, kalo aturan itu nantinya berdampak integrasi vertikal karena kekuatan modal ujung-ujungnya yang dirugikan kepentingan publik," pungkas dia.