Menkeu: Singapura bantah ganggu kebijakan tax amnesty di Indonesia
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut Singapura membantah negaranya berupaya untuk mengganggu berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Hal ini disampaikannya setelah bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Singapura Tarman Shanmugaratnam dalam pertemuan negara-negara G20 di Chengdu, China.
"Secara informasi terkati tax amnesty, Deputi PM Singapura bicara langsung dengan saya bahwa Singapura tidak punya intensi apapun untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan beliau itu setelah melihat langsung di lapangan melalui monetery authority di Singapura," ujar Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/7).
Selain itu, Singapura juga memastikan tidak ada instruksi apapun yang dikeluarkan untuk menahan warga negara Indonesia (WNI) membawa pulang uangnya ke Indonesia, salah satunya insentif yang diberikan oleh perbankan Singapura kepada WNI untuk mempertahankan uang mereka di negara macan Asia tersebut.
"Singapura bilang tidak melakukan upaya apalagi instruksi untuk mengganggu tax amnesty di Indonesia. Itu yang mereka sampaikan," imbuhnya.
Meski begitu, lanjut Bambang, pihaknya tetap waspada akan adanya intervensi dari luar yang akan mengganggu berjalannya program tax amnesty. "Pokoknya kita tetap harus waspada, kita tetap ingin mensukseskan tax amnesty ini terutama dari sisi repatriasinya," jelasnya.
Seperti diketahui, salah satu kebijakan Singapura untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia adalah dengan menawarkan kewarganegaraan kepada anggota keluarga Indonesia yang menyimpan uang di Singapura.
Dengan menjadi warga Singapura, ketika era keterbukaan informasi AEoI diberlakukan, pemerintahan Jokowi tidak bisa menjatuhkan sanksi denda pajak hingga 48 persen sekalipun. Akibatnya, Indonesia akan terus menjadi negara miskin dan tidak mampu mengalahkan Singapura seperti yang diinginkan antek-antek di dalam negeri.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand mengumumkan, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) gagal masuk Thailand.
Baca SelengkapnyaPemilu di Polandia berjalan tertib dan lancar serta diikuti oleh banyak WNI yang mencoblos dengan antusias.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya