Menkeu: Infrastruktur RI menjanjikan, sayang jika hanya diserap APBN

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan banyak infrastruktur yang kurang berkualitas karena terhambatnya dana. Untuk itu, dia mengimbau agar kementerian-kementerian teknis bisa mendorong kerja sama dengan badan usaha, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut dia, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini merupakan terobosan baru agar pemerintah pembiayaan pembangunan infrastruktur tak hanya bergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, APBN sendiri hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar.

"Bisnis infrastruktur di Indonesia itu menjanjikan, akan sangat sayang jika hanya diserap APBN. Hanya menghabiskan APBN. Kenapa tidak kita dorong ke swasta selagi pemerintah bisa menjamin regulasi dan pengawasan. Kita ingin bisnis infrastruktur menggiurkan untuk pengusaha domestik," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (29/2).

Selain itu, KPBU juga memberi keuntungan bagi negara karena adanya penambahan aset tanpa mengeluarkan APBN yang besar. Di satu sisi, lanjut Bambang, jika menggunakan APBN, maka dana yang terpakai akan lebih transparansi.

"Proyek yang dikerjakan KPBU bisa menambah aset negara. Selama ini kita bikin jalan jembatan pakai APBN. Tapi ini kita nambah aset tapi tidak menggunakan APBN. Ini sangat menguntungkan," jelas dia.

Melalui KPBU, Bambang mengkritik kementerian teknis yang kerap mengandalkan APBN dalam pembangunan infrastruktur, sehingga banyak swasta yang tak berkembang akibat keterbatasan usaha. Maka dengan KPBU ini, dia berharap badan usaha bisa meningkatkan daya saingnya.

"Ini self kritik untuk birokrasi sendiri. Masih banyak kementerian lebih senang mengerjakannya dengan APBN bukan dengan swasta. Sehingga kementerian yang jadi big boss. Sedangkan swasta hanya kontraktor," pungkas dia.