Merdeka.com - Presiden Jokowi resmi menunjuk Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Uniknya, selain sosok Prabowo yang menjadi menteri Jokowi, tahun depan kementerian pertahanan akan mendapat anggaran terbesar.

Anggaran kementerian pertahanan pada 2020 mencapai Rp127,4 triliun. Melewati anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), yang selama ini menjadi fokus Presiden Jokowi, sebesar Rp120,2 triliun.

Total pemerintah mengalokasikan Rp2.528,8 triliun untuk belanja negara di 2020. Adapun tiga Kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp127,4 triliun, Kementerian PUPR Rp120,2 triliun dan Kepolisian sebesar Rp90,3 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemberian anggaran besar untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian dalam rangka penyesuaian anggaran belanja pegawai yang dilakukan pada 2019. Penyesuaian anggaran untuk belanja ini meliputi kenaikan gaji dan tunjangan TNI.

"Jadi betul penambahan untuk di bidang pertahanan, satu utamanya tadi untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara kita pagu di 2019 ini ada pensiunan dari pada belanja reformasi birokrasi di TNI 70 persen berdampak pada belanja pegawai," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta.

Pengalokasian anggaran Kementerian Pertahanan juga dilakukan untuk mendorong pemenuhan alat sistem persenjataan (Alutsista). "Di bidang pertahanan dibutuhkan peningkatan alutsista supaya peralatan bisa terjaga dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, penambahan anggaran Kepolisian dilakukan untuk meningkatkan penjagaan keamanan, mengingat pada tahun depan akan kembali diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Kepolisian untuk menjaga keamanan sekaligus mengantisipasi Pilkada serentak 2020," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pagi ini mengenalkan susunan kabinet yang akan membantunya dalam 5 tahun ke depan. Kabinet 2019-2024 diberi nama Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Jokowi ingin para kabinetnya untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro.

"Mengenalkan kabinet Indonesia maju yang dalam 5 tahun ke depan," ujarnya di istana negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Adapun pesan Presiden Jokowi kepada para menteri dalam kabinetnya ialah jangan korupsi, kerja cepat keras dan produktif, jangan terjebak rutinitas, kerja orientasi nyata, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusi, serius dalam bekerja.

Prabowo Subianto: Anggaran kita Terlalu Kecil

Untuk mengingatkan kembali visi dan misi Prabowo soal pertahanan, berikut pernyataan yang dia sampaikan saat Debat Keempat Capres 2019 lalu yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret lalu.

Hari ini kita akan bicara tentang ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Saudara-saudara bagi kami Pancasila adalah ideologi final, Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita.

Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan, dengan bahasa yang berlainan, kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir.

Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau mengubah ini akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya.

Di bidang pemerintahan kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan.

Saya, kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan kualitas hidup seluruh aparat pemerintah. Supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di republik ini.

Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah, kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat, dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup.

Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil ini akan kita perbaiki kemudian di bidang hubungan internasional kita menganut seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak.

Kita akan baik dengan semua negara dengan semua kekuatan di seluruh dunia kita akan baik kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan tapi juga kita akan mempertahankan dan membela rakyat kita yang utama. Bagi kita membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia. Demikian ini yang ingin saya sampaikan dan kami bertekad menuju indonesia menang.

Prabowo Kritik Jokowi Dapat Laporan yang Salah

Saat sesi debat dengan Jokowi, Prabowo sempat mengkritik Jokowi dapat laporan yang salah dari bawahannya. Jokowi awalnya menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp107 triliun atau kedua terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Prabowo menaksir angka tersebut hanya 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Rasio itu jauh dari Singapura yang anggaran pertahanannya mencapai 3 persen dari PDB. Prabowo lantas menyindir Jokowi mendapatkan laporan yang salah dari bawahannya soal kemampuan tempur dan pertahanan Indonesia."Masalah pertahanan keamanan, mungkin Pak Jokowi dapat briefing yang kurang tepat," kata Prabowo.Jokowi menimpali, ia telah memerintahkan Kementerian Pertahanan membangun tiga divisi tempur baru yang berada di Gowa (Sulawesi Selatan), Sorong (Papua Barat), dan Biak (Papua). Selain itu dia memerintahkan TNI menggelar pasukan di empat titik, yakni Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak. Jokowi menilai pernyataan Prabowo tersebut seolah tak percaya dengan TNI. Padahal, Jokowi sebagai masyarakat sipil sangat percaya pada kekuatan TNI. Dalam pembenahan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Jokowi meminta anggaran pertahanan diberikan kepada industri dalam negeri terkait."Saya percaya TNI dalam menjalankan kedaulatan negara," kata Jokowi.