Kemenkeu kaji spin-off Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Ini bertujuan agar penerimaan negara dari sektor perpajakan bisa ditingkatkan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah menargetkan dalam rancangan teknokratik lima tahun ke depan, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau tax ratio bisa ditingkatkan menjadi 14 persen dari saat ini 12 persen. Bahkan, calon presiden dan wakil presiden saat berkampanye menjanjikan untuk meningkatkan tax ratio hingga 16 persen.
"Selain ekstensifikasi dan intensifikasi, peningkatan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan sumber daya manusia. Nah, dengan yang ada sekarang itu sudah memadai atau tidak untuk mengejar target pajak," kata Armida saat sosialisasi program 116 aksi penuntasan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada seratus hari terakhir, Jakarta, Rabu (23/7) malam.
Terkait itu, menurut Armida, Kementerian Keuangan diserahi tugas untuk menyusun kajian dan peta jalan kredibel sebagai landasan pembentukan badan penerimaan negara. Pekerjaan rumah kemenkeu tersebut harus diselesaikan selambatnya 10 Oktober 2014.
"Menkeu yang paling banyak tau. Tapi opsinya bisa jadi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di spin-off menjadi badan sendiri tapi masih di bawah koordinasi Kemenkeu," kata Armida.
Dia meyakini peta jalan tersebut akan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan mendatang.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaKejagung Tunjuk 15 Jaksa untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang
Penunjukan 15 jaksa itu setelah berkas perkara diserahkan Bareskrim
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPengakuan Pembunuh Pedagang Semangka di Kramat Jati: Murka Korban Tak Nikahi Istrinya
DJ menganiaya korban dengan cara membacok dan menyiram air keras pada Senin (8/1) kemarin.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaIzin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan
Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca Selengkapnya