Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi membuka keran impor beras khusus untuk memperkuat stok beras dalam negeri. Beras khusus yang akan diimpor pemerintah dalam arti jenis yang tidak ditanam di dalam negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menjelaskan bahwa mekanisme impor dilakukan dengan kategori impor beras untuk keperluan lain bukan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, impor beras tersebut tidak akan merogoh keuangan negara karena bukan termasuk sebagai impor penugasan.

"Untuk kepentingan lainnya itu dalam permendag itu hanya bisa dilakukan importasi oleh BUMN. Jadi mekanisme ini biasa, jadi ada kebutuhan dari pelaku usaha untuk mengimpor, cuma karena ini harus BUMN jadi mereka mengajukan," kata Oke di Jakarta, Jumat (12/1).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan impor beras khusus yang akan dilakukan akhir bulan ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018, maka yang berperan sebagai importir adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Tidak ada dana APBN itu pasti. PPI itu menjadi pintu sehingga kita bisa mengatur, mereka bisa bermitra dengan pengusaha beras," jelas Enggar.

Nantinya, lanjut Enggar, beras khusus hasil impor tersebut akan dijual sama dengan harga beras medium.

"Itu bukan beras premium yang diimpor. Tapi beras khusus. Dan kemudian, dengan jual harga medium, di sana harganya lebih murah impor itu. Dan kita sudah sepakati untung tidak boleh gede-gede. Dan harus jual medium. Ya kalau rugi dikit nanti kita kasih lagi yang lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, jumlah beras khusus yang akan diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton, yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia pada akhir Januari ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu masa panen raya padi di Indonesia pada Februari hingga Maret mendatang.

"Saya pastikan masuk akhir Januari," kata Enggar.