Indonesia posisi 3 besar pemilik penduduk tak terakses jasa keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia masih minim dalam hal akses keuangan bagi masyarakat kecil. Penyebabnya penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, ketiadaan agunan dan literasi keuangan yang rendah."Survei yang kami lakukan pada tahun 2013 menggambarkan hal ini, tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah," kata Muliaman di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (15/3).Muliaman mengatakan, hanya sebesar 21,84 persen dari masyarakat kita yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74 persen.Fenomena ini, lanjut Muliaman, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan menurut survey Bank Dunia 2014, sekitar 38 persen atau 2 miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan riset ini, 6 persen dari jumlah orang dewasa tersebut adalah di Indonesia, peringkat tiga terbesar di dunia setelah India 21 persen dan China 12 persen.Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, karena tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan sejalan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan."Oleh karena itu, kebutuhan akan pengembangan keuangan mikro dan program financial inclusion yang lebih efektif dan efisien sangatlah besar," ujar Muliaman.Oleh sebab itu, OJK berinisiatif meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau OJK Proksi sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia, untuk mendukung perkembangan industri keuangan mikro yang terbukti telah menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.