DPR: Freeport buat kami sudah jadi Presiden Indonesia

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mercy Christie‎, menyindir langkah pemerintah yang memberi izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia yang habis pada 8 Agustus lalu dan di perpanjang hingga Januari 2017. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa Freeport adalah presiden Indonesia yang mendapat keistimewaan.

"Terhadap surat yang dikeluarkan untuk relaksasi konsentrat, memang ada perasaan ketidakadilan terhadap perusahaan yang lain. Dan ini buat kami dia (Freeport) jadi presiden, karena belum ketahuan dasar hukumnya tapi surat ini sudah keluar. Bertentangan sekali dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009," ujarnya diruang rapat komisi VII, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia meminta agar pemerintah segera mencari solusi dari kelalaian tersebut. Politisi PDI-P itu tidak ingin pemerintah berat sebelah terhadap perusahaan tambang atas dasar kepentingan apapun.‎‎

"Artinya kita tidak bicara opini atau mengawang-awang. Ini betul-betul aturan main. Jadi saya pikir ini harus kita cari solusinya sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap legal standing yang kita punya sendiri," tuturnya.‎

"Di satu sisi karena kepentingan perusahaan besar dan lain ataupun ada kepentingan negara karena revenue yang harus masuk. Tetapi dari sisi lain kita mengabaikan punya legal standing yang terkait dengan UU Minerba. Saya kira ini yang memang harus kita hargai aturan main dan UU itu sendiri," tandasnya.