Merdeka.com - Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk satu desa. Setidaknya, ada 73.000 desa di seluruh Indonesia yang bakal dikucurkan dana segar. Total kebutuhan untuk dana desa mencapai Rp 104,6 triliun.

Amanat itu nampaknya belum bisa diwujudkan Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, dana untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut, jumlah tersebut melonjak Rp 11 triliun dibandingkan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dengan dana hanya sebesar itu, otomatis tiap desa hanya akan mendapat jatah sekitar Rp 270 juta. Diakui Marwan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa. Dia berkilah, pemberian dana desa dilakukan secara bertahap.

"Rp 20 triliun itu ya kurang. Kan targetnya Rp 1,4 miliar. Ini (Rp 1,4 miliar) nanti dikasihkan secara bertahap," kata Marwan di Jakarta, Selasa (13/1).

Marwan tidak bisa menjanjikan ke depannya anggaran desa akan bertambah. Sebab, harus diperhatikan ketersediaan ruang fiskal.

Meski begitu, pihaknya menekankan agar tiap desa mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tujuannya agar pencairan dana desa jelas peruntukannya.

"Disesuaikan dengan RKPDes dan RPJM kabupaten/kota diselaraskan, kalau tidak siap ya kita tahan, dana pendidikan semua terintegrasi jadi tergantung desanya," ujarnya.

Dari pengalaman sebelumnya, kata Marwan, dana desa dipakai untuk pembangunan irigasi, jembatan atau tempat pendidikan. "Rata-rata untuk bangun jalan desa, irigasi desa dan lainnya," jelasnya.