Bank Dunia Ragu Kemiskinan RI Capai 0 Persen di 2024, Ini Kata Pemerintah

Merdeka.com - Pemerintah optimis target angka kemiskinan nol persen pada 2024 tercapai. Diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity).

Hal ini merespon keraguan World Bank atau Bank Dunia tekait upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di tengah perlambatan perekonomian dunia. Bahkan, World Bank memproyeksikan jumlah penduk miskin Indonesia bertambah 13 juta orang akibat dampak pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik dunia.

"Apapun yang terjadi kita akan tetap konsisten (turunkan kemiskinan ekstrem nol persen) dengan kebijakan pemerintah. Kita tidak akan terpengaruh dengan perubahan perhitungan siapa pun," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungky Sumadi di Hotel The Westin, Jakarta, Senin (10/10).

Pungky menyampaikan, keraguan Bank Dunia terkait kemampuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hal yang wajar. Mengingat, metode perhitungan angka kemiskinan yang digunakan Bank Dunia berbeda dengan pemerintah.

"Intinya, perubahan target, cara perhitungan yang dilakukan World Bank itu bukan sekali ini, kebetulan saya sudah cukup lama dengan urusan kemiskinan dan itu sudah berulang-ulang," bebernya.

Pungky menyampaikan, pemerintah sendiri saat ini terus bekerja keras untuk mewujudkan angka kemiskinan esktrem nol persen di 2024 mendatang. Antara lain dengan memetakan sejumlah provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan penduduk tergolong tinggi.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kolaborasi bersama pemerintah daerah terkait untuk mencari sumber ekonomi baru untuk mengentaskan kemiskinan penduduknya. Antara lain dengan pengembangan sektor pariwisata ataupun sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Banyak pendekatan kemsikinan kita tidak lagi sektoral tetapi kewilayahan. Artinya apa, setiap desa itu nanti akan memiliki ciri khas sendiri apa yang menjadi penyebab kemiskinan utama mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Berdasarkan laporan Bank Dunia, penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya perubahan basis perhitungan yang dilakukan world bank yakni berdasarkan purchasing power parities (PPP) 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011.

Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu USD 2,15 per orang per hari. Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 per hari.

Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikan oleh bank dunia menjadi USD 3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD 3,20 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP).