Bank Dunia: Kebijakan pajak dan belanja tak bisa atasi kemiskinan

Merdeka.com - Bank Dunia mengatakan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah tak berdampak signifikan dalam mengatasi kesenjangan sosial. Bank Dunia punya cara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia yaitu memberikan pelayanan anak-anak miskin di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami diskusikan temuan kami bahwa di Indonesia, pajak dan pengeluaran pemerintah tidak terlalu mengubah koefisien gini (rasio)," kata Country Director World Bank, Rodrigo Chaves di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12).

Chaves membandingkan Indonesia dengan Swedia dalam kontribusi pajak dan pendapatan terhadap pengentasan kesenjangan sosial. Menurut dia, Swedia pendapatan atau pajak dapat menurunkan gini rasio yang signifikan.

"Di Swedia, distribusi pendapatan menciptakan gini 0,57 persen setelah pajak dan belanja pemerintah gini turun jadi 0,33 persen. Di Indonesia, kami melihat efek pajak dan belanja pemerintah mengubah gini dari 0,44 persen menjadi 0,41 persen. Jadi bergerak sangat kecil," kata dia.

Chaves menegaskan, kebijakan fiskal, khususnya pajak penghasilan dan kebijakan belanja publik yang lebih baik bisa mengubah gini koefisien dari sisi pemerataan pendapatan di Indonesia.

"Saya pikir pemerintah Indonesia bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak-anak, artinya anak-anak yang lahir misalnya yang lahir di Papua saat ini, mereka hanya punya 2 persen kesempatan untuk menikmati sanitasi, di Jakarta anak-anak punya kesempatan 98 persen probabilitas akses ke sanitasi yang baik," jelas dia.

Lebih khusus, Chaves menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur pelayanan di untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Jadi, sangat penting untuk meningkatkan performa pemda dalam menyediakan pendidikan yang layak, infrastruktur, dan sarana kesehatan di level lokal. Itu sangat penting," tutur Chaves.

Komponen lain yang tak kalah penting adalah pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

"Kami melihat bahwa premium pendidikan meningkat di Indonesia. Kesenjangan antara skilled and unskilled labor, gap gajinya semakin tinggi. Pemerintah bisa menarik lebih banyak pajak penghasilan, juga pajak dari aset seperti mobil dan lahan, untuk dibelanjakan program-program untuk membantu masyarakat miskin," pungkas dia.