Merdeka.com - Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan meski proyek Meikarta terbelit kasus suap, namun para nasabah yang sudah membeli properti di sana tetap harus membayar cicilan.

"Proses seperti biasa, kalau yang masih ada kewajiban angsuran ya bayar setiap bulan seperti biasa. Tidak ada penghentian," tegas Ryan saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jumat (19/10).

Dia juga menegaskan, saat ini BNI tidak menghentikan proses kredit KPA untuk Meikarta. Yang dilakukan perusahaan hanya menyampaikan apa yang terjadi kepada para kreditornya, baik untuk KPA baru atau yang eksisting.

"Jadi kalau mau ajukan KPA kita masih terima dan proses, hanya saja kita sampaikan kalau kondisinya seperti ini, kita juga review," tegas dia.

Pada prinsipnya, jika proyek Meikarta terus berjalan meski pengembagnya tersandung masalah, proses KPA masih tetap berjalan seperti biasa. Dalam kasus ini, BNI mengaku tidak ada kerugian apapun. Dan sampai saat ini juga BNI belum menerima pengaduan dari nasabah yang menjsdi debitor Meikarta.

Ryan mengaku, apa yang terjadi ini memang belum pernah dialami BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, berbagai pertimbangan telah dilakukan BNI dalam memfasilitasi pembiayaan.

Sebelumnya, Direktur Ritel Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Tambok P Setyawati menyatakan BNI sedang melakukan kaji ulang atau review semua pembiayaan yang terkait dengan proyek tersebut (Meikarta).

Ini dalam rangka memitigasi risiko, suatu hal yang biasa dilakukan perbankan. "Ke depan dengan adanya kasus ini untuk nasabah baru tidak bisa kami proses dulu sampai proses hukumnya selesai, paling tidak ada titik jelas kemana," kata Tambok.

Saat ini debitor hunian Meikarta masih terbilang sedikit. Perseroan mencatat, jumlah debitor hanya berkisar 200 nasabah. "Khusus Meikarta pembiayaan KPR saat ini kisarannya 200-an debitor jumlahnya sekitar Rp 50 miliar," tambah dia.

Sementara, bagi para debitor existing tersebut akan dilakukan review untuk penyelesaian secara legal. "200 debitor tadi tentu akan kita review dan kajian hukumnya yang legal untuk bagaimana penyelesaiannya. Jadi tim legal akan urus untuk debitor existing," jelas dia.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com