PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kesulitan lahan untuk pembangunan jalur transmisi 35 ribu megawatt (MW). Kesulitan dialami di Jawa, Sumatera dan Papua.
Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah PLN, Nasri Sebayang mengatakan kebutuhan lahan untuk jalur transmisi sepanjang 46 ribu kilometer lebih besar ketimbang pembangkit ataupun gardu induk. Setiap 1 kilometer transmisi membutuhkan sekitar 3-4 tapak tower.
"Total butuh 25 ribu-80 ribu tapak tower. Satu tapak tower untuk 500 kiloVolt itu butuh lebih kurang 625 meter persegi. Nah, ini setiap tapak satu demi satu harus kami bebaskan," ujar Nasri di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (12/5).
Dia mengilustrasikan, PLN harus membebaskan lahan untuk jaringan transmisi 500 kV dari Jepara hingga Tambun, Bekasi, sepanjang 1.300 kilometer. Persoalannya, proyek tersebut banyak melewati lahan milik penduduk dan negara.
"Ini harus kami selesaikan, termasuk lahan di bawah jaringan. Bukan dibebaskan, hanya diberikan kompensasi," katanya.
"Ke depan kami harapkan masalah ini sudah tidak timbul lagi, karena sudah ada Peraturan Menteri ESDM yang memberikan aturan kompensasi dengan sangat baik. Sehingga hal ini mudah-mudahan akan dapat menyelesaikan persoalan di kemudian hari."
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menambahkan, umumnya, kendala pembebasan lahan terletak pada ketidakcocokan harga. Selama ini, PLN hanya bisa membeli tanah sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Namun dengan peraturan itu, PLN bisa membeli dengan harga pasar. Sehingga keinginan pemilik lahan bisa sejalan dengan keinginan PLN. Mungkin sekarang sudah sebagian besar progressnya jalan," kata Sofyan.