Aroma tak sedap di balik utang Rp 42 Triliun Menteri Rini ke China

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencium aroma tak sedap dari kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama bos Bank Mandiri, BRI, dan BNI ke China. Fitra menuding pelesiran Menteri Rini dan bos-bos BUMN itu bertujuan mencari utang dari Bank Pembangunan China sebesar USD 3 miliar atau setara Rp 42 triliun.

Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi menilai, utang yang dialokasikan untuk 3 bank BUMN besar itu aneh dan terkesan dipaksakan. Semua demi kerja sama proyek kereta super cepat dengan China.

"Kalau kita bisa melihat neraca keuangan tiga perbankan itu, tidak defisit dan kemudian tiap tahun mendapat dana dari APBN. Nilai aset Bank Mandiri pun hampir Rp 1.000 triliun. Kemudian, BRI dan BNI juga sangat kuat di daerah-daerah Indonesia," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9).

Dia menegaskan, penandatangan utang tersebut janggal mengingat keuangan tiga bank pelat merah tersebut dalam keadaan sehat secara finansial.

"Apakah sebenarnya mereka itu kekurangan modal, misalnya? Apakah misalnya ketika argumentasinya bahwa itu untuk membiaya infrastruktur yang akan didorong melalui proyek Jokowi," jelas dia.

Apung meminta Presiden Jokowi membatalkan perjanjian utang antara Bank BUMN Nasional dengan China. Alasannya, kerja sama tersebut bisa berujung campur tangan asing di perbankan nasional, khususnya BUMN. Bukan tidak mungkin berujung pada privatisasi.

Untuk diketahui, Menteri Rini pernah menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat USD 1 miliar. Menurutnya, sektor perbankan nasional butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai diterapkan.

Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di China.