Anti plastik tak tepat, pemerintah harus tiru Jepang kelola sampah

Zainal Abidin dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri ITB mengkritik kampanye anti plastik yang dilakukan beberapa pihak belum lama ini. Menurutnya, kampanye anti plastik di Indonesia sangat tidak tepat.

"Ini kita jalan pikir harus diubah, kita tak makan pakai daun pisang lagi," katanya dalam acara media gathering PT Chandra Asri Petrochemical di Anyer, Jumat (23/9).

Menurutnya, yang harus dibenahi saat ini adalah manajemen pengelolaan sampah. Banyaknya sampah plastik yang menumpuk di selokan dan jalanan bukan berarti 'kesalahan' sampah tersebut, tapi lebih ke perilaku masyarakat.

"Pengelolaan sampah plastik diubah dan ini akan memberi nilai lebih untuk masyarakat. Selain itu industri juga tetap hidup," katanya.

Pemerintah, menurutnya, bisa mencontoh Jepang dalam mengelola sampah. Negara tersebut menyediakan lima tempat sampah yang berbeda fungsinya. Sampah tersebut ada yang bisa didaur ulang dan menghasilkan pundi pundi Rupiah serta memang ada yang harus dihancurkan.

Selain itu, Jepang juga sangat tegas dalam mengatur masyarakat dalam membuang sampah. Jika membuang sampah di tempat yang salah, maka akan diproses oleh kepolisian setempat.

"Pengetahuan tentang sampah harus ditingkatkan seperti Jepang. Pemerintah bisa seperti ini dan sampah bisa dipilah mana bisa reuse, recycle atau recovery. Ini menghasilkan nilai tambah san industri bisa berkembang," katanya.

Dia menegaskan, sampah plastik sebenarnya bukan beban atau penyebab masalah, namun sebenarnya memberi keuntungan ekonomi tersendiri.

"Kampanye anti plastik itu salah paham, ini dikelola industri bisa berkembang."