3 Tahun Jokowi-JK, harga gas untuk industri tak juga turun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui harga gas industri dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi. Sehingga, tidak heran apabila hal tersebut banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha di sektor perindustrian.
"Yang banyak dipersoalkan dan belum dapat yaitu sekarang masih terus mengeluh karena ada sejumlah industri yang cukup banyak terpengaruh oleh tingginya harga gas, merasa daya saing mereka terpengaruh," ujar Darmin di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).
Darmin mengatakan ada berbagai faktor yang menyebabkan harga gas industri masih bervariasi. Di antaranya adalah perbedaan biaya eksploitasi gas di setiap daerah.
"Memang persoalan gas ini semestinya Kementerian ESDM. Tapi dari data yang ada memang gas ini sangat bervariasi harganya, tergantung pada waktu dia dieksploitasi, biayanya seperti apa dia keluarnya," jelasnya.
Darmin menambahkan rentang harga gas terpaut lebar, membuat harga gas sulit untuk dipukul rata di seluruh wilayah. Dia mencontohkan harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara yang berbeda dengan wilayah lain.
"Gas ke Sei Mangkei kami sudah bahas panjang lebar akhirnya hanya bisa turun dari USD 13,5 (per MMBTU), jadi hanya USD 10 (per MMBTU), padahal diminta hanya USD 9 (MMBTU). Ya pasti teriak-teriak terus dia," kata Darmin.
Melihat hal tersebut, SKK Migas dan Kementerian ESDM dinilai perlu melakukan evaluasi. Sebab, kedua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengkaji nilai yang digelontorkan dalam menghasilkan gas.
"Saya kemarin-kemarin tanyakan ke (Menteri ESDM) Jonan solusinya apa Sei Mangkei. Boleh enggak impor? Ya memang agak ironis kita ada gas. Kalau bawa dari Sei Mangkei ceritanya agak beda. Kayaknya salah satu yang kami sarankan adalah itu. Kalau dia di atas yang dikeluarkan produksi yang di dalam ya impor saja," tandasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaInsentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaHarga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya
Pertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Bakal Surplus Gas Hingga 2035, ESDM: Calon Pembeli dari Dalam Negeri Harus Disiapkan
Akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim Sebabkan Gagal Panen
Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Harga Beras Turun: Coba Cek di Pasar
"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaDi Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaJokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya
Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya