Awas! Iklan porno masih berseliweran di media sosial

Seringkali kita mendapati iklan yang tidak layak 'konsumsi' di sosial media. Misalnya saja, iklan yang terang-terangan untuk orang dewasa. Salah satunya iklan game dari Dinasti Naga. Iklan tersebut, muncul dengan pesan yang porno dan bisa dilihat jelas oleh orang yang belum dewasa.

Padahal, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Twitter terkait konten pornografi.

"Kami sudah surati kantor pusat Twitter untuk menyelidiki 415 akun yang memuat konten dan promosi pornografi," katanya di bulan Juni lalu.

Namun, ternyata pihak Kemkominfo masih kecolongan. Padahal, konten pornografi semacam itu telah melanggar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Terlepas dari aturan itu, tentu saja, motif dari pesan porno yang disampaikan pada game tersebut ingin menambah jumlah pendownloadnya.

"Ya, semua tujuan game adalah di download. Tapi, kalau selama mereka bisa menjaga usernya sesuai dengan kriteria umur, harusnya tidak masalah," ujar pakar marketing dari Onbee Marketing, Sumardy Ma kepada Merdeka.com saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (24/8).

Kendati begitu, dirinya mengakui jika konten iklan yang dipublikasikan tersebut penuh perdebatan lantaran tidak memilah segmentasi mana yang harus dipetakan. Sehingga, dalam penyampaian pesannya penuh unsur pornografi.

"Copywriting nya memang terlalu vulgar. Pertanyaannya adalah bagaimana Facebook maupun Twitter memastikan bahwa content iklan seperti ini bisa disampaikan hanya pada segmen yang layak," katanya.

Sementara itu, menurut Ketua Asosiasi Game Indonesia (AGI), Andi Suryanto dengan tegas bahwa iklan game tersebut sangat tidak etis ditampilkan di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pasalnya, kedua media sosial tersebut sudah banyak digunakan oleh orang yang belum dewasa.

"Iklan seperti itu amat tidak pantas. Mudah-mudahan ke depan bisa ada kebijakan pemerintah untuk mengatur dan memberi sanksi bagi yang melanggar," katanya.