Tata Kelola Aset

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama DJKN menuntaskan 'pending matters' terkait Penyelesaian Aset BMN tanah dan bangunan, memastikan tata kelola aset negara yang akuntabel dan efisien.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Vonis mantan Sekdaprov NTB dalam kasus Korupsi NCC NTB dipangkas, namun kasus ini menyoroti kelemahan tata kelola aset daerah yang berpotensi merugikan negara.

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.

Lapas Narkotika Pangkalpinang berhasil meraih penghargaan terbaik ke-3 nasional dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Keuangan, bukti komitmen tata kelola aset akuntabel.