Sinergi Pemda
-
Ekonomi •Pertamina EP dan Pemda Perkuat Sinergi Dukung Ketahanan Energi Pangan NasionalPT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
-
Ekonomi •OJK Papua: Sinergi Pemerintah Daerah Kunci Utama Pengembangan UMKM PapuaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan UMKM Papua yang tangguh dan berdaya saing di wilayah setempat.
-
News •Kejari Bangka Tengah Perkuat Upaya Preventif Penanganan Kasus TimahKejaksaan Negeri Bangka Tengah memperkuat upaya preventif dalam penanganan kasus timah, fokus pada sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
-
News •Tahukah Anda? 25 Karya Budaya NTT Ditetapkan, BPK XVI Tekankan Sinergi Pemda Pelindungan Warisan Budaya Takbenda NTTBalai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVI NTT mendesak pemerintah daerah bersinergi dalam upaya pelindungan Warisan Budaya Takbenda NTT, mengingat 25 karya budaya telah ditetapkan tahun ini. Mengapa sinergi ini krusial?
-
Ekonomi •Trivia: Bandara Singkawang Beroperasi Maret 2025, Pemda Singkawang-Bengkayang Perkuat Sinergi OperasionalPemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang perkuat sinergi dukung operasional Bandara Singkawang yang mulai beroperasi reguler Maret 2025. Bagaimana dampak kolaborasi ini?
-
News •Tahukah Anda? KTNA Bone Bolango Samakan Visi dengan Pemda Demi Kesejahteraan Petani dan NelayanKontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bone Bolango siap menyamakan visi dan langkah dengan Pemerintah Daerah. Simak bagaimana KTNA Bone Bolango berencana menjemput kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan!
-
News •Kemenkum Kalsel Perluas Akses Keadilan di 13 Kabupaten/Kota, Posbankum Desa Jadi KunciKantor Wilayah Kemenkum Kalsel memperluas jangkauan akses keadilan di 13 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Bagaimana langkah ini mendekatkan hukum kepada masyarakat?