Permendagri 18 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8714888/original/053542000_1782798158-120053.078-dprd-banjarmasin-sepakati-pemisahan-bpbd-dan-damkar-tingkatkan-efektivitas-penanganan-bencana-1.jpg)
Politik •DPRD Banjarmasin Sepakati Pemisahan BPBD dan Damkar, Tingkatkan Efektivitas Penanganan BencanaDPRD Kota Banjarmasin menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur pemisahan BPBD dan Damkar, guna fokus pada penanganan bencana yang lebih optimal.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8701462/original/017138400_1783676592-100051.587-kemendagri-dorong-transformasi-bpbd-perkuat-penanggulangan-bencana-di-tengah-risiko-meningkat-1.jpg)
Politik •Kemendagri Dorong Transformasi BPBD, Perkuat Penanggulangan Bencana di Tengah Risiko MeningkatKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong Transformasi BPBD untuk hadapi peningkatan risiko bencana di Indonesia. Langkah ini diperkuat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang membuat pembaca penasaran akan dampaknya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8642278/original/028096300_1782648952-220321.758-kemendagri-wajibkan-penguatan-bpbd-di-seluruh-daerah-lewat-permendagri-baru-1.jpg)
Politik •Kemendagri Wajibkan Penguatan BPBD di Seluruh Daerah Lewat Permendagri BaruKementerian Dalam Negeri mewajibkan penguatan BPBD di seluruh Indonesia melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, bertujuan tingkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan ketangguhan daerah.