Penyidikan Korupsi
-
News •Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke PenyidikanKejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.
-
News •KPK Dalami Peran Fuad Hasan dalam Kasus Korupsi Kuota HajiKPK terus mendalami peran Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, dalam kasus korupsi kuota haji setelah menahan dua tersangka baru, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.
-
News •KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Korupsi Antam-Loco Montrado Usai Tersangka Meninggal DuniaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi hentikan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Siman Bahar, pemilik PT Loco Montrado, setelah tersangka dinyatakan meninggal dunia.
-
News •Kejari Lombok Tengah Intensifkan Penyidikan Kasus Korupsi Truk Sampah Senilai Rp5,12 MiliarKejaksaan Negeri Lombok Tengah terus mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam Kasus Korupsi Truk Sampah DLH senilai Rp5,12 miliar, mengungkap dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan administrasi yang membuat pembaca penasaran.
-
News •Kejari Sigi Perkuat Akuntabilitas Dana Desa, Tangani Dugaan Korupsi Dinas PeternakanKejaksaan Negeri Sigi terus mendorong akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (ADD) di Sigi, Sulawesi Tengah, sekaligus menyelidiki dugaan korupsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
-
News •Kejari Sigi Geledah Kantor Dinas Peternakan, Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Pakan Ternak 2023-2024Kejari Sigi geledah Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi untuk mencari bukti dugaan korupsi proyek pembangunan serta pengadaan peralatan olahan pakan tahun anggaran 2023-2024.
-
News •Kejari Sigi Sita Dokumen dan Elektronik dalam Dugaan Korupsi DisnakeswanKejaksaan Negeri Sigi menyita berbagai barang bukti terkait dugaan korupsi proyek pakan di Disnakeswan, menandai babak baru penyelidikan kasus Kejari Sigi Korupsi Disnakeswan.
-
News •KPK Ungkap 8 Biro Haji Untung Rp40,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota HajiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan delapan biro haji khusus terafiliasi Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba meraup keuntungan fantastis Rp40,8 miliar dari kasus dugaan korupsi kuota haji. Simak detailnya!
-
News •KPK Dalami Sumber Uang Setoran untuk Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya RachmanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.
-
News •Kejati Kalteng Naikkan Kasus Korupsi Zirkon ke Tahap PenyidikanKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) resmi menaikkan penanganan perkara dugaan korupsi zirkon yang melibatkan PT Kirana Bumi Mineral ke tahap penyidikan, mengungkap indikasi penyimpangan penjualan dan ekspor mineral yang merugikan negara hi
-
News •KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim DepokKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.
-
News •KPK Duga Korupsi Bea Cukai Berjenjang, Pejabat Atas Diperiksa Terkait Dana Safe HouseKPK mendalami dugaan korupsi Bea Cukai berjenjang, melibatkan perpindahan uang dari safe house. Apakah ada perintah dari atasan? Simak selengkapnya.
-
News •Kejati Kalbar Periksa Lima Saksi Kementerian ESDM dalam Kasus Korupsi Tambang BauksitKejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang bauksit dengan memeriksa lima saksi dari Kementerian ESDM di Jakarta, guna memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.
-
News •KPK Panggil Pejabat Ponorogo, Dalami Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri SancokoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.
-
News •Kejati Jambi Geledah Sekretariat DPRD Merangin, Usut Korupsi Anggaran 2019-2024Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk usut dugaan korupsi anggaran 2019-2024. Kejati Jambi Geledah DPRD Merangin, sita dokumen dan barang bukti elektronik, perkuat penyidikan kasus korupsi.
-
News •KPK Panggil Kadisbudpora Bekasi Iman Nugraha dalam Kasus Suap Ade KunangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.
-
News •KPK Dalami Bukti Penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, Kasus Pemerasan Fee Proyek Makin TerkuakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.
-
News •Kejari Bima Naikkan Status Kasus Korupsi BOS SMAN 1 Woha ke Tahap PenyidikanKejaksaan Negeri Bima resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BOS SMAN 1 Woha ke tahap penyidikan, menyusul temuan unsur melawan hukum yang membuat pembaca penasaran akan kelanjutannya.
-
News •KPK Akan Periksa Penyedia Jasa Telekomunikasi Lain dalam Kasus Korupsi EDC Bank BRIKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperluas pemeriksaan penyedia jasa telekomunikasi lain selain Indosat terkait kasus korupsi pengadaan mesin EDC Bank BRI, mengungkap potensi pengkondisian khusus.
-
News •Kejati Sulsel Perkuat Konstruksi Hukum Kasus Korupsi Bibit Nanas Rp60 MiliarKejaksaan Tinggi Sulsel terus memperkuat konstruksi hukum dalam penyidikan kasus dugaan Korupsi Bibit Nanas senilai Rp60 miliar. Tim penyidik bertekad seret pihak terlibat.