Pemerintahan Transparan

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat (Kominfo Sulbar) intensifkan penyebaran informasi demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial bagi pembangunan daerah.

Kabupaten Magetan sukses meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, membuktikan komitmen transparansi dan akuntabilitas.

Pimpinan 30 badan publik di DKI Jakarta mengikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi DKI 2025 untuk memaparkan layanan informasi publik. Ini bukti komitmen terhadap transparansi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan umumkan posisi kas daerah (RKUD) setiap hari melalui media sosial. Langkah ini mendorong transparansi anggaran, seperti saat ia menjabat Bupati Purwakarta.

Pemkab Tanah Laut serius wujudkan tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel melalui penguatan APIP. Simak bagaimana peran APIP Tanah Laut dalam audit BUMD dan pelayanan publik!