pagar laut misterius di tangerang

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Total sepanjang 30,16 Km pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5, 26 Km lagi yang belum terbongkar.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Korps Bhayangkara hanya bersifat undangan untuk dilakukan klarifikasi.

Hal ini dipastikan setelah dilakukan gelar perkara serta pengumpulan barang bukti atas kasus tersebut.

Berikut momen Banteng PDIP ngamuk di DPR gregetan bilang 'gila' saat sentil Bareskrim Polri.

Berikut momen Deddy PDIP skak Menteri ATR/BPN soal pagar laut misterius.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno turut angkat bicara mengenai polemik pagar laut.

Warga yang digunakan data identitasnya itu dibohongi aparatur desa dengan peminjaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk pembuatan PM1.

Berikut isi perintah tegas Kasal ke pasukan TNI AL soal pagar laut misterius.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan di Tangerang.

Warga pesisir Teluknaga memang sedang resah dengan keberadaan pagar laut yang membentang puluhan kilometer.

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto secara tegas meminta dalang pagar laut di Tangerang untuk diseret ke jalur hukum sebagai efek jera.

Jalan raya menuju lokasi pagar laut Tangerang mengalami kerusakan parah. Tepatnya Jalan Raya Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Upaya pembongkaran tahap kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL, KKP dan nelayan.

Pembongkaran pagar laut misterius di Laut Tangerang kembali digelar Rabu (22/1).

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyarankan pemerintah membatalkan SHM dan HGB di perairan Tangerang bila melanggar peraturan perundang-undangan.

Visual pagar laut yang membentang di pesisir Kabupaten Tangerang terlihat dari citra satelit Google Maps.