Wasekjen Golkar sebut Akbar Tandjung mundur dari kepengurusan Ical
Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Musfihin Dahlan mengatakan Akbar Tandjung mundur dari kepengurusan. Menurutnya, dalam pekan ini Akbar mempersiapkan segala sesuatunya.
"Katanya partai sudah tidak sejalan," kata Musfihin saat dihubungi, Kamis (29/1).
Musfihin menambahkan, harusnya Akbar akan mengumumkan pengunduran dirinya hari ini. "Diundur minggu depan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung mengatakan, kubu Aburizal Bakrie ( Ical) dan kubu Agung Laksono terus melakukan dialog dan perundingan untuk mencari titik temu soal kisruh Golkar. Menurutnya, kedua belah kubu sepakat menyerahkan kepada pengadilan.
"Saya belum bisa mengatakan progresnya tapi kesepakatannya bahwa diserahkan kepada pengadilan dan siapapun nanti yang akan menang harus dihormati dan kemudian nanti akan dibuat format kepengurusan baru yang di mana dalam pengurusan baru itu perlu semua unsur terwakili. Itu yang ditempuh oleh DPD Partai Golkar di bawah ARB tapi saya belum mengetahui sejauh mana kemajuan daripada perundingan," kata Akbar usai menghadiri acara Kahmi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (22/1).
Dia mengatakan, soal permintaan kubu Agung agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) adalah hal yang sulit dilakukan. Sebab, menurut kubu Ical, keputusan bergabung dengan KMP telah ditetapkan di dalam munas.
"Kalau menurut saya kalau seandainya ya kalau kami kan punya konsep pandangan, saran kami dari wantim kan munas islah, munas rekonsiliasi," katanya.
"Kalau misalnya dalam munas rekonsiliasi ya serahkan saja munas masih memutuskan apakah mau tetap di KMP ataukah menjadi kekuatan penyeimbang biarkan saja pada munas rekonsiliasi yang memutuskan tapi kalau dalam konsep yang sekarang ini, sekarang dalam DPD melalui perundingan-perundingan ya tentu sulit untuk mengatakan bahwa gak mungkin dong Bali kan terikat dengan munas, artinya tetap pada di dalam KMP," jelasnya.
Akbar tak tahu batas waktu pelaksanaan islah antara kedua kubu sampai kapan. Yang diketahuinya, para pengurus Golkar di daerah menginginkan agar konflik di internal Golkar cepat berakhir.
"Islah, rujuk, selesai, karena mereka berkepentingan untuk ikut dalam agenda-agenda pilkada bahkan ada daerah Jatim menyampaikan supaya ada kepastian paling lambat akhir Januari ini sudah ada kepastian," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjelasan Ganjar Memilih Kampanye Akbar di Semarang, Bukan di Jakarta
Ganjar menggelar kampanye akbar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semaran, Jawa Tengah, Sabtu (10/2).
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaGanjar Singgung Ada Tekanan ke Kepala Daerah: Jangan Kenceng-Kenceng Dukung 03
Ganjar mencontohkan saat kampanye akbar, Wali Kota Makassar tidak bisa hadir meski kader PDIP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Ajak Pendukung Datang Kampanye Akbar di JIS Pakai Baju Putih dan Ikat Kepala Merah Putih
Cak Imin mengajak seluruh rakyat Indonesia dari elemen manapun untuk turut hadir dalam kampanye akbar terakhir AMIN di JIS.
Baca SelengkapnyaMakna Wayang Wisanggeni dan Semar Diterima Ganjar dan Mahfud saat Kampanye Akbar di Solo
Ganjar menerima tokoh Wisanggeni yang diserahkan oleh Puan Maharani.
Baca SelengkapnyaGanjar Tanggapi Tudingan Kecurangan TKN Prabowo: Curang di Mana? Baliho Ganjar-Mahfud Kok yang Hilang
Ganjar menilai dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan TKN Prabowo-Gibran salah alamat.
Baca SelengkapnyaGanjar Tanggapi Isu Pemakzulan Presiden Jokowi: Apa Pelanggaran yang Dilakukan?
Ganjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca SelengkapnyaDukung Wapres Ma'ruf Amin, Ganjar Setuju Menteri hingga Wali Kota Maju Pilpres 2024 Harus Mundur
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca Selengkapnya