Merdeka.com - Wasekjen Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019. Dia menyebut, pemerintah mudah tersinggung dan 'baper' atas kritikan dari publik.

Salah satu contoh kasus yang diambil Didi adalah cuitan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief soal 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di akun Twitter. Menurutnya, pemerintah menanggapi pesan Andi Arief secara berlebihan.

"Yang berkuasa di sini adalah negara, negara harus kuat menghadapi kritik. Kalau sedikit-sedikit baper, maaf nih ya," katanya dalam diskusi bertajuk Menuju Pemilu Bermutu di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).

Dia mengungkapkan, selama ini label baper dilekatkan pada sosok Presiden ke-enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, tuduhan itu keliru. Justru Presiden Jokowi dianggap baper dalam menghadapi pelbagai persoalan bangsa.

"Seringkali mantan presiden dituduh demikian tapi justru pemerintah sekarang harus memiliki pertahanan terhadap isu dan cobaan," ujarnya.

Ketangguhan mantan Jenderal TNI itu menghadapi kritikan dari publik terlihat jelas saat aksi unjuk rasa digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 2010 lalu. Saat itu, massa membawa spanduk SBY dan kerbau. SBY lantas diibaratkan seperti kerbau yang 'lebay'.

Menurut Didi, SBY menanggapi aksi demonstrasi unik itu dengan bijaksana. SBY tidak merasa kesal, marah apalagi mempolisikan pengunjuk rasa.

"Mungkin sebagai manusia siapa pun pasti sakit hati tapi bagaimana wise Pak SBY dijaga menahan, menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi sekarang sedikit-sedikit saya kira ya itu biasa ada kritikan-kritikan, namun jadi besar karena ada yang merasa sangat terganggu," jelasnya.

"Kalau itu dianggap biasa-biasa saja 7 kontainer (surat suara) kita percayakan saja pada proses hukum. Serahkan kepada penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melempar isu itu dari awal dan katakanlah memecah belah," imbuh Didi.

Didi melihat pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla juga tidak bisa membedakan mana pesan yang bersifat mengingatkan dan memprovokasi. Siapa pun yang berseberangan dengan pemerintah maka dianggap menyebarkan pesan yang memecah belah bangsa.

"Katakanlah di sosmed ini kan banyak sekali orang ada yang mengingatkan, boleh-boleh saja. Kalau saling mengingatkan bagus malah. Semua agama saling mengingatkan. Saya katakan justru pemerintah yang harus paling tegas dan kuat hadapi ini. Penguasa jangan muda tersinggung,"pungkasnya.