Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin mencium upaya menggiring persepsi publik untuk mendelegitimasi Pemilu. Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan cara-cara itu karena lawan tidak siap kalah.

"Adanya narasi-narasi kecurangan yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan pihaknya tidak siap bertanding dan takut kalah," ujar Ace dalam keterangannya, Rabu (13/3).

Ace menilai penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu sampai Mahkamah Konstitusi bekerja independen menyiapkan pemilu. Maka itu, dia meminta masyarakat untuk mengawasi pemilu agar tidak terhasut kabar bohong.

"Kami mendorong masyarakat agar tidak mudah memercayai isu-isu tersebut. Isu tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang sengaja dilakukan sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya," kata politisi Golkar itu.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin senada dengan TKN. Menurut Ujang, hal tersebut bahaya karena ada pihak-pihak yang ingin pemilu dicap gagal.

"Upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar pemilu gagal dan chaos," kata Ujang.

Catatan dia, upaya mendelegitimasi pemilu tidak hanya menyerang KPU, tapi Kemendagri sampai Polri. Kemendagri diserang isu blanko e-KTP sampai DPT WNA, juga isu surat suara tercoblos. Sedangkan Polri diserang tuduhan mengerahkan buzzer untuk memenangkan pasangan calon 01.

Ujang menjelaskan, pemilu sudah memiliki aturan main. Dia percaya seluruh penyelenggara Pemilu bakal bekerja sesuai aturan.

"Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama," imbuhnya.

Ujang berujar tidak mungkin penyelenggara Pemilu maupun instansi-instansi pendukungnya main-main dalam bekerja, apalagi condong ke pasangan calon tertentu. Ujang menegaskan, KPU independen dan professional. Ini juga telah dibuktikan dengan survey yang menyebut bahwa 80 persen masih percaya dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Pilpres merupakan bagian dari pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka proses dan endingnya harus menyenangkan dan membahagiakan. Bukan menebar teror dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu," tegasnya.