Timses Prabowo Nilai Bawaslu Tak Adil, Anies Diperiksa Tapi Kepala Daerah Lain Luput

Merdeka.com - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Sudirman Said angkat bicara soal pemeriksaan Bawaslu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diperiksa usai berpose dua jari saat hadir dalam acara Partai Gerindra.

Sudirman menilai, perlakuan Bawaslu tak adil. Sebab, banyak kepala daerah lain terang-terangan mendukung capres tertentu namun tak dipanggil oleh Bawaslu.

"Banyak sekali kepala daerah yang melakukan itu tidak diapa-apakan, ya inilah suasana ketidakadilan itu dan masyarakat menonton itu. Menurut saya penyelenggara negara, KPU, Bawaslu betul-betul netral, itu pesan dari Pak SBY tadi, mudah mudahan penyelenggara pemilu kita netral," kata dia di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan Timur VII, Jakarta, Kamis (10/1).

Sudirman menegaskan, Anies tak ada maksud mengkampanyekan calon presiden tertentu saat pose dua jari. Namun dia mempersilakan bila para pihak menafsirkan lain. Dirinya hanya kecewa, sikap Bawaslu bungkam terhadap kepala daerah lain.

"Tapi maksud saya ginilah banyak sekali sinyal semacam itu ditunjukkan oleh Kepala daerah yang lain tapi kenapa ketika pak Anies melakukan itu buru buru dipanggil, diperiksa terus diancam penjara, masa begitu kejahatan, enggak lah, masih banyak sekali kejahatan lain," ujar Sudirman.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah memenuhi panggilan Bawaslu RI dan telah menjawab 27 pertanyaan yang diajukan. Kini Bawaslu tengah menimbang, apakah kehadiran dan dua jari Anies di acara Gerindra itu melanggar UU Pemilu atau tidak.

Usai diperiksa, Anies mengapresiasi kinerja Bawaslu. Menurut dia, setiap orang punya perspektif berbeda atas simbol.

"Setiap orang bisa memiliki interpretasi atas simbol. Normalnya kalau orang mengatakan dua jari ya pakai jari telunjuk dan jari tengah dan selama ini juga pasangan (calon) selalu menggunakan dua itu," ujar Anies usai diperiksa.

Untuk diketahui sebelumnya, Bawaslu juga telah memanggil 12 Kepala Daerah di Riau yang disebut-sebut ikut serta dalam deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun para kepala daerah tidak ada yang hadir memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Para kepala daerah itu beralasan keluar kota. Ada juga yang sedang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Padahal keterangan para kepala daerah dibutuhkan Bawaslu untuk mendalami ada tidaknya dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilpres 2019.