The Habibie Center: Hampir 50 persen pilkada disertai aksi kekerasan

Merdeka.com - Peneliti Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan The Habibie Center, Sopar Peranto mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir pelaksanaan pilkada, hampir setengahnya diwarnai insiden kekerasan. Pelakunya adalah massa pendukung kandidat pasangan calon dan simpatisan.

"Kami ingin menyoroti aspek kekerasan dalam pemilukada kali ini bahwa memang hampir 50% pilkada terjadi insiden kekerasan," ujarnya dalam Diskusi Publik" Menyongsong Pilkada Serentak", Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).

Sopar memaparkan itu berdasarkan hasil penelitian dari insiden dan dampak kekerasan dalam pemilukada pada periode 2005-2014 di 16 wilayah. Yakni, Aceh, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua, NTB, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Jabodetabek.

"Tahun politik ini cenderung turun kekerasannya. Kami menyorotinya di 16 wilayah pada 10 tahun terakhir," paparnya.

Sopar menambahkan, jika sebagian kekerasan masih dalam skala kecil, di mana beberapa wilayah tidak pernah absen dalam bentrokan.

"Hampir 48% ini kami kategorikan dalam skala kecil. Bentrokan masa itu pasti ada khususnya wilayah Papua, NTT, NTB, dalam 10 tahun terakhir ini terjadi bentrok," terangnya.

Bentuk kekerasan yang termasuk dalam skala kecil ini seperti perusakan baliho, spanduk, poster, dan lain-lain. Di mana dampak dari perusakan ini menghasilkan 32 orang mengalami cedera dan 297 terjadi kerusakan bangunan.

Kemudian kasus penganiayaan, demonstrasi, mobilisasi massa dan pengeroyokan. Dampak kekerasannya cukup signifikan dengan penganiayaan mencapai 11 tewas, 313 cedera, dan 14 bangunan rusak. Sementara demonstrasi anarkis menyumbang 2 tewas, 381 cedera dan 115 bangunan rusak.

Sopar menambahkan, sebagian besar korban tewas akibat konflik pilkada berasal dari provinsi Papua (Kabupaten Puncak dan Tolikara) pada 2011-2012 dan provinsi Aceh pada 2011.

"Aktornya sebagian besar antar massa pendukung kandidat dan simpatisan. Diikuti dengan antar massa pendukung dan pemerintah," ucap Sopar.

Tahap yang paling rentan kekerasan adalah saat masa kampanye. Jumlah kekerasan saat pilkada di tingkat kabupaten dan kota cenderung tinggi angkanya dan pilkada Gubernur adalah yang paling rentan.

"Pilkada gubernur lebih rentan dibanding pilkada di tingkat kabupaten dan kota berdasarkan data yang kami analisis 10 tahun terakhir ini," pungkasnya.