Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei Y-Publica: 40 persen responden sebut kasus Ratna Sarumpaet skenario politik

Survei Y-Publica: 40 persen responden sebut kasus Ratna Sarumpaet skenario politik Survei Y-Publica soal hoaks Ratna Sarumpaet. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Lembaga survei Y-Publica merilis survei soal politik kebohongan mengancam Pemilu 2019. Landasan Y-Publica mengambil tema tersebut dari kasus hoaks yang dibuat oleh aktivitis oposisi Ratna Sarumpaet yang berimbas pada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Dalam survei kali ini tema besarnya adalah mengangkat kasus politik kebohongan yang dilakukan Ibu Ratna Sarumpaet karena isu itu sangat kuat sekali di publik," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan rilis survei di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Rudi mengatakan, dampak informasi dari berita bohong Ratna Sarumpaet sangat luas di masyarakat. Dari survei Y-Publica, 48,9 persen responden mengaku mengetahui atau pernah mendengar kasus tersebut. Sementara, yang tidak mendengar dan mengetahui sebanyak 48,0 persen.

Kemudian, sebanyak 71,5 persen responden di survei Y-Publica yang mengetahui kasus itu juga mengaku mengenal posisi Ratna sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sedangkan yang tidak mengetahui 23,8 persen dan tidak menjawab 4,7 persen Ratna anggota BPN.

"Karena publik tahu Ratna bagian dari kubu Prabowo-Sandi, maka efek elektoralnya merugikan kubu tersebut," ucapnya.

Apalagi, kata Rudi, sebanyak 40,5 persen dari responden yang mengetahui kasus itu meyakini bahwa kebohongan Ratna itu bagian dari skenario politik. Yang tidak mengetahui 39,1 persen.

"Kalau kebohongan itu tidak terbongkar, tentu kubu petahana sangat dirugikan. Karena akan dianggap membungkam oposisi dengan kekerasan," jelasnya.

Rudi menambahkan, masyarakat Indonesia tidak suka dengan skenario kebohongan dalam politik. Dalam surveinya, 81,3 persen responden menyatakan bahwa kebohongan seharusnya tidak dibenarkan dalam politik. Sementara yang menyetujui kebohongan dilakukan dalam politik hanya 9,5 persen.

"Hanya 9,5 persen yang setuju, itu pun karena sudah dikuasai anggapan bahwa politik itu soal menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan," kata Rudi.

Dalam diskusinya, Rudi juga mengingatkan bahwa penggunaan politik kebohongan tengah mendunia pasca keberhasilan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat. Gaya Trump tersebut pun ditiru oleh Calon Presiden Brazil, Jair Bolsonaro hingga berhasil memenangkan Pemilu.

Jumlah sampel dari survei ini adalah 1200 responden dengan teknik survei multistage random sampling mewakili 34 provinsi di Indonesia. Margin of Error (MoE) 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data survei dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2018.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei Populi Center: TNI Mendapat Kepercayaan Publik Tertinggi

Survei Populi Center: TNI Mendapat Kepercayaan Publik Tertinggi

Hasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran

Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.

Baca Selengkapnya
Survei Terbaru Partai Politik, LSI Denny JA Ungkap Faktor yang Buat Gerindra Bisa Salip PDIP

Survei Terbaru Partai Politik, LSI Denny JA Ungkap Faktor yang Buat Gerindra Bisa Salip PDIP

LSI Denny JA mengungkapkan dua alasan utama elektabilitas Gerindra naik mengalahkan PDIP.

Baca Selengkapnya
Survei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya

Survei Temukan Fakta: Jokowi Efek Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas PSI, Ini Penyebabnya

80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik

Jelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik

Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Indikator: Prabowo-Gibran Menang Siapa pun Lawannya di Putaran Kedua

Survei Pilpres Indikator: Prabowo-Gibran Menang Siapa pun Lawannya di Putaran Kedua

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei simulasi pertarungan dua pasang calon presiden atau bila Pilpres 2024 berjalan ke putaran kedua.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya