Survei Cyrus Network: Masyarakat Berharap Jokowi Bentuk Pemerintahan yang Efektif
Merdeka.com - Masyarakat berharap Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Hal itu tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dan upaya rekonsiliasi.
Berdasarkan survei Cyrus Network, tercatat 90 persen responden menyatakan bahwa mereka menerima hasil Pileg dan Pilpres. Dan sekitar 93 persen responden menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib.
CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga melihat dukungan publik ini sebagai sinyal bahwa masyarakat lelah terhadap pemecahbelahan politik yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir.
"Di sini terlihat masyarakat berharap bisa terbentuk pemerintahan yang efektif dari Pemilu yang lalu," katanya di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (9/8).
Dia menilai, upaya ini perlu dilakukan dengan merangkul sebanyak mungkin energi bangsa, kekuatan-kekuatan politik, supaya bisa membangun pemerintahan yang efektif.
"Pemerintahan efektif harus ada perencanaan melalui legislasi, ketika banyak yang support di parlemen semakin bagus sebenarnya. Eksekutif yang mengeksekusi rencana juga harus bagus dan kompeten. Ketika presiden diberikan opsi banyak orang kompeten kan bagus, tapi jangan sampai presiden dibelenggu juga," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Dia mengungkapkan, penerimaan masyarakat ini menandakan kompetisi politik harusnya sudah selesai dan fokus harus dialihkan untuk memajukan bangsa dan negara.
"Sekarang tinggal bagaimana mendorong pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini bisa lebih sukses," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Terkait dengan upaya rekonsiliasi melalui pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto juga dinilai positif oleh publik. Sebesar 63 persen responden mengapresiasi pertemuan ini dan menilai pertemuan tersebut sebagai upaya rekonsiliasi, bukan hanya sekadar bagi-bagi jabatan.
"Saya sangat mengapresiasi dukungan publik terhadap proses rekonsiliasi ini. Kalau saya sekarang Ketua Umum Golkar saya tidak akan tanya berapa jatah Golkar, tapi saya akan tanya Pak Jokowi akan bawa kemana arah bangsa ini, butuh legislasi apa, dukungan apa, Golkar akan dukung. Kita juga menyerahkan kepada presiden soal bagaimana mekanisme penentuan orang-orang yang akan dipilih untuk membantunya," tutupnya.
Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error sebesae ± 3%.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSurvei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaJokowi Bantah Anies soal Kebebasan Berbicara Menurun: Presiden Dimaki & Direndahkan, Enggak Ada Masalah
Jokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaKetum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024
Budi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya