Sikap politik PAN bikin koalisi Jokowi bingung

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate menilai, PAN tidak memiliki inisiatif untuk berkomunikasi dengan parpol koalisi pendukung pemerintah. Sebab, kata Jhonny, partai-partai pendukung pemerintah yang menggelar pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung berinisiatif membantu pemerintah meluruskan isu negatif dari kubu oposisi.

"Kami enggak tahu (PAN punya inisiatif), kalau dia ambil inisiatif ya tentu lah diundang. Karena apa? Kan masih ada di dalam koalisi, PAN masih ada di anggota kabinet sekarang," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Jhonny menyindir sikap PAN selama ini rajin mengkritik pemerintah padahal masih tergabung dalam koalisi. Sikap ini justru berlawanan dengan mitra koalisi pemerintah lain.

Dia juga menyebut, PAN sama sekali tidak ada inisiatif berkomunikasi dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. "Kalau inisiatif untuk mengkritik kinerja pemerintah rajin. Tapi kalau inisiatif komunikasi dengan kinerja pemerintah enggak ada," tegasnya.

"Coba lihat sikap politik ke rekan koalisi seperti kami ini enggak, sikap yang ada di DPR di sana juga bertentangan dan oposisi terhadap sikap kami. Ini realita politiknya ini," sambung Jhonny.

Para sekjen parpol koalisi Pemerintahan, kata Jhonny, memahami ketidakhadiran PAN dikarenakan adanya persoalan internal PAN. Sikap PAN terbelah antara pihak yang menginginkan tetap di dalam Pemerintahan maupun di luar Pemerintahan.

Terbelahnya sikap PAN ini, menurutnya, membingungkan koalisi partai-partai pendukung Pemerintahan dan masyarakat yang juga tengah dijajaki untuk kepentingan Pemilu 2019.

"Kami tidak mau mempersulit PAN, karena pertemuan itu bisa mempersulit PAN sendiri dalam memberikan sinyal politik yang membingungkan kami di koalisi dan juga membingungkan pihak yang ada di luar koalisi pemerintah," ucapnya.

Selain itu, kehadiran PAN dalam pertemuan itu justru dikhawatirkan menimbulkan tafsiran pertemuan semata mata untuk kepentingan Pilpres.

Sebab, banyak informasi tidak berimbang dari kinerja Pemerintah yang direpresentasikan berbeda oleh dari pihak di luar Pemerintahan demi kepentingan politik jangka pendek jelang Pemilu Serentak 2019.

"Sampai-sampai masyarakat itu bingung nah kebingungan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan," tandasnya.

Diketahui, ada sekitar 9 sekjen partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang hadir dalam pertemuan dengan Pramono Anung. Mereka adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Hanura Kubu OSO, Herry Lontung Siregar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PKPI Imam Anshouri Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.