Priyo Budi Santoso protes pleno DPP Golkar tetapkan Airlangga jadi ketum

Merdeka.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam, yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Priyo menilai keputusan itu justru berpotensi membuat Airlangga tidak punya legitimasi yang kuat sebagai ketua umum.

"Tapi apakah aklamasinya harus dipaksakan lewat jalan pintas seperti ini, hanya rapat pleno DPP? Rapimnas dan Munaslub hanya tinggal pengesahan? Saya khawatir ini langkah berisiko dan menjadi lubang delegitimasi," kata Priyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).

Rapat pleno, kata Priyo, tidak tepat jika langsung memutuskan ketua umum baru Partai Golkar. Priyo beranggapan, rapat pleno biasanya hanya digunakan untuk melakukan perombakan pengurus, sementara pemilihan ketum dilakukan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Rapat pleno DPP punya kewenangan termasuk usulkan PAW pengurus, tapi khusus untuk penggantian Ketum di tengah jalan hanya bisa lewat Munaslub yang sehat dan demokratis," ujarnya.

Untuk itu, Priyo menyarankan pengurus DPP agar memberikan kesempatan bagi kader-kader Golkar untuk mencalonkan diri dan bertarung sebagai ketua umum secara demokratis.

"Saya anjurkan Golkar tetap pertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat, buka pintu lebar-lebar siapapun figur yang ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair," tandasnya.

Langkah ini sekaligus memberikan kebebasan bagi DPD-DPD I dan II serta organisasi sayap Partai Golkar untuk memilih secara demokratis calon pemimpin mereka.

"Biarkan dengan bebas dan merdeka semua DPD II, DPD 1 dan organ-organ pusat se-Indonesia memilih Ketua Umumnya yang baru. Pak Airlangga, Bu Titik Suharto, Pak Aziz, atau Priyo Budi Santoso atau siapapun yang maju, beri kesempatan yang sama," tukasnya.

Diketahui, Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar untuk mengisi kekosongan usai Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Jabatan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub yang akan digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta.

Ketua Harian Nurdin Halid mengatakan, setelah mendalam membahas dengan penuh kekeluargaan, maka rapat pleno memutuskan berdasarkan AD/ART sehubungan dengan masalah hukum Setya Novanto, maka jabatan Ketum Golkar dinyatakan nol dan sesuai pasal 14 pengisian PAW.

"Penggantian ketua umum kepada bapak Airlangga Hartarto. Jadi ini bukan Plt, tapi definitif," kata Nurdin.