PKS Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan: Pemimpin Mesti Punya Standar Moral
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengecam langkah Istana terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Hal ini dinilai tidak bijak di tengah pandemi Covid-19. Mardani menuturkan, pemimpin seharusnya memiliki standar moral dan etika.
"Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak, pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah trenyuh," katanya dikutip, Rabu (4/8).
Seharusnya sesuatu yang tidak urgent ditunda. Mardani menilai, sebaiknya dialihkan untuk keperluan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kondisi pandemi saat ini membuat banyak orang kena PHK, tidak bisa berjualan dan tidak bisa bekerja.
"Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja," kata anggota Komisi II DPR RI ini.
Mardani menuturkan, pemimpin seharusnya menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Jangan ketika susah, pemerintah malah membuang uang untuk pengecetan pesawat.
"Ayo pemimpin contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya jangan rakyatnya susah pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgent dan tidak primary need," pungkasnya.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, anggaran untuk pengecetan pesawat dan bahan kurang lebih dianggarkan dari APBN yaitu Rp2 miliar.
"Kurang lebih segitu (Rp2 iliar) bahan cat dan pengecatan," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, pengecatan tersebut sudah direncanakan sejak 2019. Dalam rangka perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.
"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yg dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," ungkapnya.
Heru juga menjelaskan perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. Sehingga kata dia jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu.
"Perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik, maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," ungkapnya.
Heru pun menepis kabar bahwa pengecatan merupakan foya-foya keuangan negara di tengah pandemi. Sebab dia menjelaskan hal tersebut sudah direncanakan sejak 2019 dan diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.
"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ungkapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaSudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya