Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menganggap ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mensyaratkan pembagian kekuasaan untuk rekonsiliasi antara kubu Prabowo-Sandiaga dengan kubu Jokowi-Maruf aneh. Sebab, kata dia, selama ini partai koalisi Jokowi pun tidak memberikan syarat apapun untuk memberikan dukungan.

"Begini, koalisinya Pak Jokowi ini sejak awal tidak pernah mempersyaratkan bagi-bagi kursi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

"PKB, NasDem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mempersyaratkan bagi-bagi kursi, ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur," sambungnya.

Menurutnya dalam rekonsiliasi tidak harus ada syarat bagi-bagi kursi. Dia yakin Jokowi juga tidak setuju dengan syarat semacam itu.

"Kalau kemudian mempersyaratkan ini itu saya yakin Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi akan keberatan dengan cara itu, karena dalam koalisi sendiri enggak pernah itu apa namanya berkoalisi dengan cara bagi-bagi kursi," ungkapnya.

Jazilul juga tidak masalah masalah jika PAN ingin berada dibarisan oposisi saat syaratnya tak dipenuhi. Bagianya, politik tidak boleh disamakan seperti dagang sapi.

"Sudah lah menurut saya, move on lah, bahwa negara ini perlu bersama-sama dibangun tapi tidak dengan cara transaksional dengan cara politik dagang sapi tapi dengan cara negarawan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).