Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat butuh dana Rp 1,6 triliun

Kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat mencapai Rp 1,6 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk Pilkada di 16 kabupaten/kota dan Pilgub Jawa Barat, diambil dari APBD murni pemprov tahun 2017 dan 2018.

Alokasi itu nantinya akan disebar untuk KPU Jabar, Bawaslu, serta berbagai unsur terlibat dalam keamanan Pilkada tahun depan. "Seluruh total anggaran Pilkada ini mencapai Rp 1,687 triliun," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak 2018 bersama KPU dan Bawaslu, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (28/4).Anggaran itu kata Aher, sapaan akrabnya, akan dibagi ke KPU Jabar selaku penyelenggara senilai Rp 1,169 triliun, Bawaslu Jabar Rp 322 miliar dan beberapa unsur lainnya seperti TNI dan Polri. "Jadi seluruh unsur seperti Polda Jabar, Kodam, Polda Metro dan unsur-unsur lain termasuk unsur dari Pemprov Jabar juga. Makannya keseluruhannya Rp 1,687 triliun. Alhamdulillah sudah kita tanda-tangani. Pencairan (sebagian) siap juga tahun ini," ujarnya. Dari alokasi APBD murni 2017 kata dia, pencairan untuk KPU Jabar senilai Rp 400 miliar, Bawaslu Rp 197 miliar. "Sekarang di masukan ke APBD murni dulu. Kalau diperubahan bahaya takut ga teranggarkan. ‎Dana pengamanan juga sudah dianggarkan tahun ini dan tahun depan ada," katanya.Aher menyebut, Jabar yang akan melaksanakan 17 Pilkada serentak 2018, termasuk Pilgub Jabar bisa memangkas biaya mencapai Rp 500 miliar. Biaya itu dihemat lantaran kebutuhan TPS, bilik suara dianggarkan hanya satu kali. "Pilkada gubernur dan wali kota sama-sama. Kan' biaya TPS itu-itu juga. Jadi enggak mungkin pilgub dan pilwalkot buat kotak suara. Nambah hanya kertas suara. Makannya ada penghematan. Karena ada bekerja sama. Kira-kira penghematan itu bisa sampai 500 miliar. Kalau pilgub sendirian ga bareng2 bisa sampai Rp 2 Triliun sekian," jelasnya.Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, dengan ditandatanganinya NPHD oleh Gubernur Jabar, pihaknya akan langsung merancang tahapan Pilkada yang dilangsungkan satu tahun lagi. "NPHD sudah ada ya sudah mulai bisa dilakukan. Kegiatan sudah ada juga. Instrumen yang dibutuhkan juga sudah di list. Mungkin nanti ketika mulai pelaksanaan sosialisasi," ujarnya di tempat sama.