OSO jawab kabar minta mahar Rp 2 miliar buat Caleg Hanura

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan Ketua Umum. Salah satu alasan pemecatan, OSO dianggap kerap membuat keputusan sepihak dan meminta 'mahar' politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

OSO yang ditemui seusai rapat harian DPP Hanura di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1), menepis isu soal 'mahar' politik tersebut. Dia menegaskan, isu 'mahar' politik yang dilekatkan pada dirinya adalah bohong.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan 1 sampai Rp 2 miliar itu bohong. Yang ada kalau potensi itu justru partai yang akan membiayainya," kata OSO.

Meski demikian, OSO mengakui dalam sebuah organisasi kepartaian diatur soal sumbangan. Sumbangan itu harus bersifat tulus, ikhlas, tidak mengikat dan tidak diperoleh dengan memaksa.

"Itu boleh saja dan resmi, itu diakui disahkan UU," ucapnya.

OSO menegaskan, sumbangan yang masuk bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk organisasi secara keseluruhan. DPP Hanura tidak segan-segan memecat kader yang menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi.

"Jadi bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi dan enggak bisa dapat terus bikin macam-macam terpaksa kita pecat," imbuhnya.