Kritik keras Fadli Zon hingga desak Jokowi pecat Menkum HAM

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon selama ini dikenal kerap mengritik kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak segan-segan mengeluarkan kritikan pedas ketika Jokowi-JK maupun para menterinya dinilai tak becus bekerja.

Salah satu menteri yang kerap dikritik anak buah Prabowo Subianto ini adalah Menkum HAM Yasonna Laoly. Keputusan Yasonna sebagai Menkum HAM dalam sejumlah persoalan kerap membuat geram Fadli Zon.

Dua di antaranya adalah sikap Yasonna dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP. Keputusan Yasonna mengeluarkan surat keputusan (SK) mengakui salah satu kubu, yakni kubu Romahurmuziy di PPP dan kubu Agung Laksono di Golkar, membuat Fadli Zon geram.

Kritikan pun kerap keluar dari pria berkaca mata itu kepada Menkum HAM karena dinilai berpihak dalam konflik internal PPP dan Golkar.

Tak cuma kritik, Fadli Zon bahkan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Yasonna dari posisi Menkum HAM. Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com;

Fadli Zon jangan bawa Kemenkum HAM jadi kementerian politik

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memperingatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly agar tidak turut campur dalam konflik internal PPP. Menurut dia, keputusan Yasona yang mengesahkan hasil muktamar PPP di Surabaya merupakan upaya membawa-bawa institusi Kemenkum HAM ke wilayah politik."Jangan bawa kementerian itu sebagai kementerian politik," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10).Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan keputusan Yasona soal PPP. Pimpinan DPR akan segera mengkaji apakah Yasona yang baru dilantik sehari sebagai menteri layak memutuskan konflik di internal PPP atau tidak.Fadli mengatakan, DPR tidak akan segan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah apabila benar Yasona mengesahkan Muktamar PPP Surabaya yang menjadikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP. Menkum HAM bakal diundang ke DPR untuk dimintai klarifikasi akan masalah tersebut."Kalau memang ada surat itu tentu kami akan lakukan hak interpelasi," ancamnya.

Kisruh Golkar, Fadli Zon sebut Menkum HAM telah meludahi demokrasi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol keterlaluan. Hal itu dinilainya sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi."Nah, yang dilakukan Menkum HAM, dia seolah-olah membutakan mata terhadap proses dan mengabsahkan yang seolah-olah secara prosedural benar. Ini pengkhianatan demokrasi, ini Orba saja tidak melakukan, jadi kalau pemerintahan sekarang melakukan, ini adalah satu tindakan meludahi demokrasi," kata Fadli Zon di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (18/3).Menurut dia, kisruh yang menimpa Golkar dan PPP dapat merembet pada partai politik lainnya. Pemerintahan Joko Widodo yang membiarkan dan memelihara konflik di tubuh partai politik ini merupakan ciri rezim otoriter."Ini bisa terjadi pada semua partai, dan rezim ini bisa menjadi rezim otoriter. Hanya karena tanda tangan menteri bisa mengabsahkan pengurusan mana yang benar," terang dia.

Fadli Zon desak Jokowi copot Menkumham Yasonna Laoly

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo bersikap atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Agung Laksono."Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkum HAM adalah keputusan yang diketahui pemerintah. Apakah presiden seorang presiden atau suruhan partai. Jelas ini mengkhianati kita," ujar Fadli Zon usai rapat Koalisi Merah Putih di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/3).Fadli mengatakan jika keputusan Yasonna tersebut betul-betul bertentangan dengan pemerintahan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi yang tegas. Bahkan, kata Fadli, bisa dengan pencopotan Yasonna sebagai Menkum HAM."Dia tahu apa yang terjadi tetap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Kalau memang itu tidak sejalan dengan Presiden harus copot Laoly," ujarnya.

Fadli Zon nilai Menkum HAM sering buat gaduh harus diganti

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keputusan Menkum HAM, Yasonna Laoly, yang melegalkan kubu Agung Laksono di Golkar, dan kubu Rohmahurmuzy di PPP, melanggar aturan yang ada. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan yang digelar bersama Komisi II DPR, Mendagri dan KPU untuk membahas dualisme yang terjadi Partai Golkar dan PPP, kemarin."KPU dalam memutuskan partai politik yang mengajukan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah kepengurusan politik yang telah ditetapkan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran calon," kata Fadli Zon, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/5)."Dan keputusan Menkum HAM itu keputusan bermasalah, harus dari keputusan pengadilan yang ada dan tersedia sebelum pendaftaran," jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia juga menilai, buruknya kinerja Menteri Yasonna sejak memimpin, salah satunya soal dua dualisme yang terjadi di tubuh Golkar dan PPP. Karena itulah, dia mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk me-reshuffle Yasonna yang dianggap kerja kurang maksimal."Pak Jokowi segeralah mengganti Pak Menkum HAM ini tidak bisa kerja, terlalu banyak menimbulkan kegaduhan, urusan legislasi juga banyak terpending karena Menkumham ini," tutupnya.