Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyayangkan masih adanya menteri kabinet kerja yang tidak menggunakan platfom Nawacita dan Trisakti sebagai dasar menjalankan tugasnya. Nawacita dan Trisakti merupakan konsep yang digagas partai-partai pendukung pemerintah. Konsep ini dibuat sebagai dasar, monitoring dan evaluasi kinerja menteri.

"Pertaruhan di 2019 sangat tergantung sukses tidaknya Presiden Jokowi. Kontrak politik kami maupun titipan PDIP adalah Trisakti Nawacita. Trisakti dan Nawacita harusnya dijadikan sebagai indikator target yang dibebankan pada setiap menteri. Dan ini juga menjadi alat monitoring dan evaluasi," kata Eva di Restoran Dua Nyonta, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/11).

Eva menuturkan, masih ada menteri mengeluarkan kebijakan demi kepentingan pribadi dan golongan, namun berlindung di belakang Nawacita dan Trisakti. Kondisi ini menambah beban pemerintahan Jokowi-JK yang cukup berat. Semisal harus memberhangus para mafia yang selama ini menggerogoti bangsa ini.

"Pak Jokowi seperti berjalan diantara perampok dan berenang bersama hiu. Dan selama ini mafia ini didiamkan, tapi coba dibenahi pelan-pelan," katanya.

"Beban bagi PDIP adalah secara ideologis dan kita ingin memastikan strategi Trisakti digunakan. Kita pahami banyak menteri yang menggunakan Nawacita sebagai argumen dan ngeri kalau mengamati utang atas nama Trisakti dan Nawacita," ucapnya.

Dia tidak menampik, saat ini partainya konsen menjaga Presiden Jokowi dari para menteri yang tak sejalan dengan konsep Nawacita. Kondisi ini mendasari partai pendukung pemerintah mengeluarkan wacana reshuffle jilid II.

"Jadi pengawasan kita perketat, kami ingin memastikan pemerintahan ini berhasil. Bagi PDIP, yang penting loyal, bukan cuma loyal pada bos dan kelompoknya, kontrak sebagai pembantu presiden juga. Dan tidak mengedepankan internet dari kepentingan kelompok dan golongannya," lanjut Eva.