Fahri Hamzah dukung SBY ungkap aparat tak netral di Pilkada 2018

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka fakta soal dugaan aparat tak netral di Pilkada. Hal itu harus dilakukan jika pemerintah ingin menindaklanjuti informasi tersebut.

"Mungkin nanti Pak SBY perlu ditanya atau kalau memang pemerintah bersiap melihat faktanya lebih jauh, ya pak SBY mungkin perlu ngomong faktanya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Melihat informasi yang disampaikan, Fahri menilai, SBY menaruh perhatian yang cukup serius terhadap potensi kecurangan di Pilkada. Untuk itu, Fahri menyarankan Presiden Joko Widodo dan lembaga terkait merespons dugaan SBY.

"Jadi kalau yang ngomong itu mantan presiden mbok ya dijawab dong jangan diem-diem aja kan, ini kan bukan namanya omelan anonim. Ini mantan presiden. Harus dong enggak boleh didiemin," tegasnya.

Fahri tidak setuju jika pihak yang gencar memberikan klarifikasi atas dugaan dari SBY adalah PDIP, partai Jokowi. 3 Lembaga yang relevan menyampaikan klarifikasi adalah TNI, Polri dan BIN.

"Gini, yang bantah itu jangan PDIP. Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait. Kan yang dituduh kepolisian, BIN, TNI, misalnya. Officialy yang paling bagus jawabannya saya denger itu dari TNI," tegas dia.

"TNI mengatakan kami sedang mengumpulkan data-data dan kami persilakan bapak mantan presiden SBY ada datanya, kami siap menerima, itu bagus begitu," tambah Fahri.

Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).