Cerita Arsul Sani Usai Terpilih Jadi Hakim di MK: Banyak Teman PPP ke-GR-an
Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani terpilih menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Terpilihnya Arsul ini berdasarkan persetujuan oleh seluruh fraksi di DPR untuk menggantikan Wahidudin Adams.
kata Arsul dalam kegiatan diskusi bersama Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG-LKKI) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/1).
Saat itu, Arsul di hadapan Ketua Umum BAMAG-LKKI Agus Susanto dan anggotanya itu bercerita terkait dengan PPP yang merasa enak dengan adanya Arsul menjadi hakim konstitusi.
"Nah untuk itu kan banyak Pak Agus, temen-temen PPP sudah ke-GR-an, ke-GR-an bilang 'wah enak ini nanti kita ada Arsul hakimnya kalau ada sengketa'," ujarnya.
"Saya kemarin langsung ngomong, bahwa saya tidak akan mau menangani perkara yang menyangkut PPP, baik yang diajukan oleh orang PPP, maupun yang menggugat PPP, enggak mau saya. Jadi, pak kok begitu. Enggak harus begitu," sambung Arsul.
Kemudian, Arsul pun menjelaskan, terkait dengan profesi hakim jika di dalam ajaran agam Islam.
"Karena hakim itu, kalau diajaran Islam. Kalau ada tiga hakim, itu dua sudah di neraka. Yang satu barang kali kaki kirinya juga sudah di neraka, lah saya kan tidak mau ikut yang dua itu gitu dengan berbuat tidak adil, karena temennya sendiri, partainya sendiri, gitu," jelasnya.
Selain itu, Arsul turut mengungkapkan, soal sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengaku, tidak akan ikut mengambil keputusan atau menanganinya apabila adanya hal tersebut.
Apalagi, partainya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Terus ditanya wartawan, 'pak, kalau sengketa Pilpres nanti bagaimana?' kan bapak politisi PPP, PPP ada dalam koalisi bersama dengan PDIP mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nanti bagaimana, pusing juga saya jawabnya," ungkapnya.
terang Arsul.
Arsul akan mengambil suatu putusan dan ikut menangani perkara, akan tetapi yang tidak berhubungan dengan kepartaian. "Kalau boleh itu bukan putusan lain, jadi supaya fair, fairnya itu supaya ada. Jadi saya bilang ya ini, jadi yang ke pendukung Mas Ganjar pun saya bilang, eh sorry ye, belum tentu," ucapnya.
Lalu, terkait dengan dirinya yang menjadi hakim konstitusi. Arsul menegaskan, tidak akan ada keberatan dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3.
"Kenapa kok enggak keberatan, karena saya ketika disetujui oleh DPR untuk menjadi hakim konstitusi, itu disetejui secara bulat oleh sembilan fraksi, tidak pakai votting, jadi semuanya setuju. Oke kita berikan kepersetujuan, tidak pengambilan keputusan melalu votting, by votting fraksi maupun votting perorangan," paparnya.
"Artinya ya puji Tuhan saya dapat kepercayaan juga ya, dari partai-partai yang bukan koalisinya PPP di dalam Pilpres 2024. Ini berkat doanya Romo ini pasti, jadi fraksi-fraksi yang lain itu juga akhirnya kan setuju," kata Arsul.
PPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMerasa terbantu, ternyata membuat orang yang tak disebutkan namanya oleh Arsul itu saat ini menjadi Ketua PPP di Kabupaten Belu.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaArsul Sani PPP: Teman-Teman Dengar Kemungkinan Sandiaga Tak Pilih jadi Cawapres Ganjar
Baca SelengkapnyaSesuai aturan hakim MK tak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik
Baca SelengkapnyaPPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca SelengkapnyaMK telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTerpilihnya Arsul ini berdasarkan persetujuan oleh seluruh fraksi di DPR untuk menggantikan Wahidudin Adams
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnya