Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Waketum PPP Sekaligus Pimpinan MPR Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi, Siapa Penggatinya?

<br>Waketum PPP Sekaligus Pimpinan MPR Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi, Siapa Penggatinya?


Waketum PPP Sekaligus Pimpinan MPR Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi, Siapa Penggatinya?

Akan ada surat keputusan pengangkatan Arsul sebagai hakim konstitusi.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani terpilih menjadi hakim konstitusi usulan DPR. Sebagai hakim konstitusi, Arsul harus meninggalkan jabatan sebagai anggota DPR, wakil ketua MPR, serta berhenti dari keanggotaan partai politik

Waketum PPP Sekaligus Pimpinan MPR Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi, Siapa Penggatinya?


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menyiapkan penggantinya. Apalagi Arsul masih sangat baru terpilih menjadi hakim konstitusi.

"Orang baru terpilih. Enggak, belum," ujar Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di DPR, Selasa (26/9).

merdeka.com


PPP juga belum membahas siapa yang akan menggantikan Arsul sebagai wakil ketua umum. Pastinya, nanti akan ada surat keputusan untuk pemberhentian Arsul sebagai anggota dewan. Bersamaan dengan itu, akan ada surat keputusan pengangkatan Arsul sebagai hakim konstitusi.


"Mungkin bersamaan. Kalau bersamaan kan berarti masih panjang," ujar Amir.


Menurut ketua fraksi PPP DPR RI ini, Arsul sudah sejak lama berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono. PPP pun memberikan kebebasan bagi Arsul yang ingin menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi.

merdeka.com


"Kalau punya keinginan lain ya enggak masalah, kita juga support setiap ada keinginan dari teman-teman," jelas Amir.

merdeka.com

Waketum PPP Arsul Sani Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi Usul DPR
Waketum PPP Arsul Sani Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi Usul DPR

Arsul berharap akan mengurangi ketegangan terkait pengambilan keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Setuju dengan PDIP, Cawapres Muhaimin Sebut Batalnya Anies Jadi Pembicara di UGM Sebagai Tekanan
Setuju dengan PDIP, Cawapres Muhaimin Sebut Batalnya Anies Jadi Pembicara di UGM Sebagai Tekanan

Khalid merinci salah satu alasan kenapa Anies tidak boleh menjadi pembicara karena Rektorat UGM menilai sosok Anies tokoh sarat unsur politik.

Baca Selengkapnya
MKMK Bakal Periksa 9 Hakim Konstitusi Secara Tertutup Usut Dugaan Pelanggaran Etik
MKMK Bakal Periksa 9 Hakim Konstitusi Secara Tertutup Usut Dugaan Pelanggaran Etik

MKMK bakal memeriksa 9 hakim Konstitusi imbas putusan perubahan syarat capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ganjar Pranowo Hormati Seluruh Putusan MKMK
Ganjar Pranowo Hormati Seluruh Putusan MKMK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul dan Suhartoyo Diperiksa MKMK Hari Ini
Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul dan Suhartoyo Diperiksa MKMK Hari Ini

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah akan diperiksa pada Kamis (2/11).

Baca Selengkapnya
Pengunduran Diri Diterima, Syamsuar Resmi Mundur dari Gubernur Riau untuk Maju Caleg
Pengunduran Diri Diterima, Syamsuar Resmi Mundur dari Gubernur Riau untuk Maju Caleg

Syamsuar mengajukan permohonan mundur karena ikut sebagai calon legislatif di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Ini Bocoran yang Dibahas Mahfud MD saat bertemu Petinggi PPP
Ini Bocoran yang Dibahas Mahfud MD saat bertemu Petinggi PPP

Beberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.

Baca Selengkapnya
UGM Buka Suara Terkait Anies Dilarang Jadi Pembicara Diskusi
UGM Buka Suara Terkait Anies Dilarang Jadi Pembicara Diskusi

Ketua Panitia Khalid Muhammad mengatakan Anies batal menjadi pembicara ini dikarenakan Rektorat UGM tidak memberikan izin kegiatan.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya