Banggar sebut 7 proyek DPR bakal habiskan dana Rp 2,7 triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah melakukan pertemuan perdana membahas 7 proyek pembangunan DPR dengan pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) pada Senin (24/8).

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit membeberkan isi pertemuan tersebut bahwa pihaknya bersama Menteri Keuangan memperkirakan anggaran 7 proyek tersebut dapat mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.

"Perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Supit menjelaskan sesungguhnya pihaknya ingin agar 7 proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016. Namun, dikarenakan banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai, maka 7 proyek tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016.

"Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan," katanya.

Politikus Golkar ini juga tetap menyatakan bahwa 7 proyek DPR harus terwujud. Pasalnya, dia melihat gedung milik lembaga negara lainnya sudah mengalami perbaikan dari berbagai sisi.

"Dari laporan yang saya dapat sebetulnya pembangunan dan perbaikan soal sarana dan prasarana pejabat tinggi negara dilakukan semua lembaga tinggi negara. MA sudah bikin gedung, BPK, jadi semua rupanya memang direncanakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini adalah secara keseluruhan memang ingin membuat suasana kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara," tukasnya.

Menurut Supit, seharusnya gedung milik DPR sejajar dengan gedung di tiap kementerian yang menurutnya terkesan mewah. Oleh sebab itu, dia berharap agar gedung DPR tak kalah mentereng dari gedung Kementerian.

"Kalau di eksekutif hampir semua kementerian, lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUMN sekian lantai tidak terpakai. Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR," tandasnya.