Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Amandemen UUD 1945, DPD dapat dukungan dari PKS

Amandemen UUD 1945, DPD dapat dukungan dari PKS Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapat dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diperkuat dalam amandemen ke-5 UUD 1945.

"Presiden PKS, Sohibul Iman, menyatakan dukungan terhadap DPD RI sebagaimana yang sudah dinyatakan sejak tahun 2006," kata GKR Hemas dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Jumat (19/8).

Pernyataan soal dukungan PKS ini disampaikan GKR Hemas setelah menggelar pertemuan dengan Sohibul Iman dan jajarannya di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta.

"PKS sangat terbuka dan memandang penguatan DPD sangat diperlukan dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan," tutur Hemas.

Hemas menjelaskan, kunjungannya bersama rombongan dari DPD RI ke DPP PKS merupakan bagian dari safari penguatan DPD ke seluruh pimpinan partai politik.

"Bila satu partai saja yang mendukung tentu tidak akan kuat, perlu sebanyak mungkin," kata Hemas.

Diceritakan Hemas, saat ini lembaga dan badan yang dibentuk MPR RI telah mempunyai hasil kajian yang komprehensif mengenai apa saja yang hendaknya diagendakan dalam amandemen ke-5 nanti.

"Pertama, hampir semua sepakat perlu rencana pembangunan jangka panjang seperti GBHN. Kedua, penyempurnaan lembaga perwakilan. Dalam hal ini, berkaitan dengan MPR dan penguatan DPD," ujar Hemas.

Namun, Hemas menyadari, bagaimanapun hasil kajian merekomendasikan agenda perubahan dalam pelaksanaan amandemen ke-5 nanti, faktor politiklah yang akhirnya menentukan.

"Kalau kajian akademis dan dukungan masyarakat sudah tak kurang-kurang. Seluruh propinsi dan kampus terkemuka di seluruh Indonesia, juga kalangan LSM, tokoh masyarakat, komunitas, sudah menyatakan dukungan resmi tertulisnya kepada DPD. Namun, yang menentukan adalah keputusan politik," katanya.

Untuk mendulang dukungan politik, jajaran pimpinan dan anggota DPD RI melakukan safari ke seluruh pimpinan partai politik. "Setelah PKS ini, sudah teragenda kunjungan ke berbagai partai politik lainnya. Tapi, tentu saja bukan hanya membahas penguatan DPD dalam konstitusi, melainkan membahas penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita," ucap Hemas.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan

DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan

Khoirudin berharap, tiga calon anggota DPRD tersebut dapat menjadi semangat baru dalam memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya