GKR Hemas

Kemajuan perkembangan AI saat ini berjalan sangat cepat dan akan terus melahirkan inovasi baru yang jauh lebih canggih dalam beberapa tahun ke depan.

Hemas mengungkapkan, tantangan yang dihadapi generasi penerus saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyoroti pentingnya Kepemimpinan Berkarakter yang berlandaskan nilai budaya di tengah tantangan globalisasi dan teknologi, menekankan perlunya menjaga identitas bangsa.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan harus menjadi agenda prioritas negara, menyoroti krisis dan tantangan implementasi hukum serta ancaman digital.

DPD RI meluncurkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di NTT, berfokus pada jagung untuk mendukung Asta Cita Presiden. Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pameran itu digelar dalam rangka Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan HB X

Sultan HB X mengatakan paska kejadian hanyutnya siswa SMP Negeri 1 Turi ini, memerintahkan kepada BPBD DIY untuk mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ini berisikan selama musim hujan melarang sekolah untuk melakukan kegiatan di sekitaran sungai.

Senator DPD non-aktif, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengadukan permasalahan dualisme kepemimpinan DPD RI kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Dia berharap, masalah tersebut dapat diketahui secara gamblang dan didoakan cepat mendapat keadilan oleh KH Ma'ruf Amin.

Hemas mengakhiri sambutannya dalam Festival Musik JIBB yang berhasil mengumpulkan Rp 24 juta lebih donasi para hadirin.

Ketua DPD baru Oesman Sapta Odang mengkritik dua pimpinan DPD lama Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Keduanya belum mengembalikan fasilitas dari negara.

DPD akan terus sosialisasi kepada partai politik untuk mendukung penguatan DPD dalam amandemen ke-5 UUD 1945.

DPD RI menyatakan kerusuhan itu justru dipicu oleh pihak lain.

Menurut Hemas dalam kasus Angeline tidak ada hitam di atas putih penyerahan hak asuh kepada orangtua asuh Angeline.

DPD mendorong upaya penghapusan pemiskinan perempuan di Indonesia.