Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dipertanyakan sejumlah aktivis di Indonesia. Sebab, nama Wiranto kerap dikait-kaitkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998.

Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid ikut angkat bicara. Wiranto terus dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM 1998 karena ada hal-hal yang belum dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Ada rekam jejak yang belum terjelaskan sampai sekarang walaupun Pak Wiranto pernah menjadi calon presiden (pada 2014). Persoalan (pelanggaran) HAM ini mungkin secara politis sudah beliau jelaskan, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian formal secara legal," ujar Yenny di sela-sela peringatan sewindu wafatnya ekonom Sjahrir di Gedung Bursa Efek Indonesia, seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (28/7).

Meski begitu Yenny berharap penunjukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

"Kita berharap Pak Wiranto bisa mempergunakan momentum ini untuk berjuang demi kepentingan HAM di Tanah Air," kata Yenny

Diberitakan sebelumnya, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.

"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).

Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu mencederai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan Wiranto telah menghadap Presiden untuk menyampaikan hal sebenarnya. Kepada Presiden, Wiranto mengaku tidak terlibat kasus pelanggaran HAM.

"Sampai hari ini tadi sudah dijelaskan, disampaikan kepada Presiden oleh Pak Wiranto bahwa Pak Wiranto tidak ada persoalan terkait dengan HAM," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7).

Mantan Plt Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan Presiden Jokowi tidak salah pilih menteri. Jokowi selalu mencari tahu rekam jejak dan prestasi sejumlah tokoh sebelum menunjuk menjadi menteri kabinet kerja.

"Presiden sebelum memilih menterinya kan ada tracking. Saya hanya sebatas itu yang saya tahu. Tanya ke Pak wiranto detailnya," ucap dia.