Wali Kota Diminta Alih Fungsikan Tanah Mangkrak di Batam Buat Kepentingan Publik
Merdeka.com - Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan urusan tanah masih jadi persoalan dalam 100 hari masa kepemimpinannya. Menurutnya, persoalan seperti perpanjangan izin serta penguasaan lahan sudah lama tidak mendapat perhatian ketat.
Muhammad Rudi pun diminta tegas menyikapi banyaknya tanah mangkrak di wilayahnya. "Kalau pengusaha hanya melakukan landbanking atau penahanan aset tanah selama puluhan tahun, dapat diduga kuat kalau yang bersangkutan tidak serius dan tidak kompeten berinvestasi di Batam," kata Rian Ernest, bakal calon Wali kota Batam, Rabu (8/1).
Menurut Rian, tanah memiliki fungsi sosial yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
"Wali Kota punya wewenang bertindak dan alih fungsikan. Bisa sebagai parkir publik, taman terbuka hijau, area pedagang, dan kepentingan publik lainnya," kata Rian.
Dia menegaskan kebermanfaatan lahan untuk rakyat harus diutamakan oleh pemerintah kota. Tidak perlu gentar dengan pemilik lahan yang tidak serius berinvestasi di Batam dan membiarkan lahan mangkrak begitu saja.
"Kalau pemkot berani bertindak menyelesaikan urusan lahan, sudah sesuai dengan edaran dari Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 2016 lalu. Tunggu apa lagi?," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaKetua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain dikelilingi lembah perbukitan dan muara sungai, pantai tersebut turut menjadi habitat bagi banyak kerbau.
Baca SelengkapnyaHadi meninjau sedikitnya 3 lokasi pengembangan kawasan dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca Selengkapnya“Banyak sekali elemen masyarakat yang ingin melihat di sini dan kami sangat terbuka. Tak ada yang ditutupi di sini,” ujar Bambang.
Baca SelengkapnyaKepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim sang ibu saat melahirkan di puskesmas Bangkalan.
Baca SelengkapnyaPenyerahan sertifikat ini bertujuan agar tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga.
Baca Selengkapnya