Walhi Sebut Kerugian Akibat Penambangan Pasir di Sulsel Mencapai Rp 80,4 Miliar
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Al Amin mengatakan, kerugian warga khususnya nelayan di Kota Makassar dan sekitarnya mencapai Rp 80,4 miliar akibat penambangan pasir.
Dia mengungkapkan, penambangan pasir yang merugikan warga nelayan khususnya yang berada di lokasi yang berdekatan dengan Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar. Penambangan ini juga diduga telah menimbulkan kerugian negara.
Karena itu, Walhi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun ke lapangan untuk memeriksa proyek yang diduga ada praktik perdagangan laut dan proses tender yang tidak sesuai mekanisme.
Khusus terkait kerugian nelayan, Al Amin menjelaskan, terdapat empat jenis nelayan yang memperoleh dampak dari penambangan pasir itu yakni nelayan pukat, nelayan pancing, nelayan tangkap dan nelayan tombak.
Oleh karena itu, ia mengajak beberapa CSO untuk mengimbau dan mendesak KPK untuk meninjau Sulsel mengusut dugaan korupsi dalam proyek Makassar New Port (MNP) dan perizinan tambang pasir lautnya.
"Dan yang tidak kalah penting adalah meminta Plt Gubernur Sulsel untuk mengakhiri penderitaan ini, dengan mencabut izin-izin yang berada di wilayah tangkap nelayan," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (19/3).
Pasalnya izin penambangan pasir itu telah menyebabkan wilayah tangkap nelayan semakin berkurang, juga memicu utang nelayan kini dan mencapai 10 kali lipat.
"Anak-anak pulau yang bersekolah juga terancam putus sekolah, karena tidak ada biaya sekolah," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
21.000 KK Terdampak Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan, Kerugian Capai Rp157 Miliar
Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp157 miliar.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka
KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Makassar New Port dengan Nilai Investasi Rp5,4 Triliun
Jokowi berharap kehadiran Makassar New Port bisa meningkatkan nilai efisiensi bagi biaya logistik di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaJaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaEks Kadishub Sumsel Didakwa Korupsi Rp18 Miliar, Modus Tagihan Fiktif Angkut Batu Bara
Korupsi Pengangkutan Batubara dengan Modus Tagihan Fiktif, Eks Kadishub Sumsel Didakwa Rp18 M
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca Selengkapnya