Merdeka.com - Beredar video di media sosial, sekelompok masyarakat dibubarkan saat beribadah di sebuah rumah, Dusun Sari Agung di Desa Petalongan, Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, pada 25 Agustus 2019.

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan langsung mengumpulkan anak buahnya. Sebab, dalam video beredar, Satpol PP diduga terlibat dalam pelarangan masyarakat beribadah. Karena masyarakat sekitar tersebut sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan ibadah di rumah tersebut

"Kita tidak pernah melakukan pelarangan seperti yang ada dalam potongan video itu," ujar Wardan, saat menggelar konferensi pers didampingi Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony Putra dan Forkopimda lainnya, di kantor bupati Rabu (28/8).

Wardan menjamin senantiasa memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah. Bagi yang belum memiliki tempat ibadah, dia juga berjanji mencarikan lokasi yang tepat agar masyarakat aman dan nyaman.

"Pemerintah tidak pernah melakukan pelarangan beribadah. Melainkan untuk mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Wardan.

Terkait aksi pelarangan ibadah seperti tergambar di video yang beredar, dia menilai kejadian itu lantaran lokasi yang dijadikan tempat ibadah merupakan sebuah rumah biasa. Selain itu, ada 118 warga yang menandatangani penolakan salah satu rumah warga dijadikan tempat beribadah.

Dia menuturkan, sebelum penolakan sudah dilakukan musyawarah desa hingga beberapa kali dihadiri para pihak. Masyarakat tetap menolak adanya aktivitas keagamaan di sebuah rumah tersebut. Musyawarah itu tidak selesai di tingkat desa dan dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Namun tidak menemukan titik terang.

"Masyarakat tetap menolak, karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah," ucap Wardan.

Dalam peraturan, pendirian rumah ibadah yang viral dalam video tersebut dinilai tidak dapat memenuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Peraturan itu sudah di sosialisasikan oleh Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat.