Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

UU Cipta Kerja Dinilai Tonjolkan Daya Tawar Politik Pemerintah Pusat atas Daerah

UU Cipta Kerja Dinilai Tonjolkan Daya Tawar Politik Pemerintah Pusat atas Daerah Siti Zuhro. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Undang-Undang Cipta Kerja menonjolkan kembali daya tawar politik yang kuat oleh pemerintah pusat. Terlihat sentralisasi kekuasaan dengan menambah hak kepada Presiden dibanding pemerintah daerah.

"Daya tawar politik pemerintah pusat mulai ditonjolkan kembali karena sentralisasi kekuasaan tadi itu lebih mengerucut pada semua haknya presiden ditambah luar biasa," ujar Siti dalam diskusi, Jakarta, Sabtu (24/10).

Siti menjelaskan, polarisasi antara daerah dan pusat tidak juga terbenahi karena terjadi tarik menarik kewenangan. Ada tarik menarik otoritas dari sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

"Ini ternyata belum tuntas dilakukan. Satu sisi daerah luar biasa dengan kedaerahannya dengan antusiasme yang berlebihan, sementara pusat belum memberikan kelegowoan yang memadai juga," ujar Siti.

Dia mengatakan, dalam rezim demokrasi seharusnya semakin desentralistis. Tetapi dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru, desentralisasi hanya pada administrasi saja. Tidak sepenuhnya ada keluasan kewenangan dari pusat. Hal itulah nuansa yang dimunculkan dalam UU Cipta Kerja.

"Kalau rezim lebih otoritarian itu pastinya desentralisasi administrasi saja tidak pakai politik tidak pakai keleluasaan kewenangan jadi daerah apa katanya pusat dan ada politik anggaran. Ini yang ada di nuansa Ciptaker muncul," ujar Siti.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya